RASIOO.id – Wacana pelarangan peredaran vape menyusul fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) menuai tanggapan dari pelaku usaha dan pengguna rokok elektrik di Kota Tangerang. Keduanya menilai pelarangan total bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi persoalan vape. Mereka mendorong pemerintah memperkuat pengawasan dan regulasi terhadap produk tersebut.
Perwakilan manajemen Violet Vape Store Tangerang, A Mardhatillah Sukandar atau akrab disapa Dodit, mengaku menghargai keputusan MUI. Namun, ia menyayangkan keputusan tersebut karena dinilai terkesan mendadak dan belum mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh.
“Kami menghargai keputusan tersebut, tapi kami menyayangkan karena keputusan tersebut terkesan cukup mendadak tanpa ada kajian yang kuat terhadap produk, tujuan produk, dampak, dan lain-lain,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Kamis 12 November 2026.
Menurut Dodit, pelarangan vape tidak hanya berdampak terhadap pelaku usaha, tetapi juga tenaga kerja yang menggantungkan penghasilan dari industri tersebut. Berdasarkan data terakhir yang dimilikinya pada pertengahan 2026, lebih dari 200 ribu tenaga kerja terlibat dalam industri vape.
Ia memperkirakan jumlah masyarakat yang terdampak dapat mencapai sekitar 350 ribu orang jika anggota keluarga para pekerja turut diperhitungkan. Kondisi tersebut dikhawatirkan memengaruhi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga membayar cicilan.
“Kalau vape dilarang, akan ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, mulai dari vaporista, marketing, sales, finance, admin, sampai staf gudang. Apalagi dalam kondisi sekarang mencari pekerjaan juga tidak mudah,” katanya.
Dodit mengungkapkan, hingga saat ini Violet Vape Store belum mengalami penurunan transaksi penjualan secara signifikan. Meski begitu, sejumlah pelanggan mulai mempertanyakan kelanjutan usaha vape dan menyampaikan kekhawatiran kepada karyawan toko.
Jika pemerintah benar-benar menerapkan pelarangan, pihaknya menyatakan akan mengikuti aturan yang berlaku. Namun, manajemen juga harus mempersiapkan kemungkinan beralih ke industri lain serta menghadapi potensi kerugian dari biaya sewa tempat, aset usaha, hingga persediaan barang yang tidak lagi bisa dipasarkan.
Baca Juga:Pemprov Banten Salurkan Bansos untuk 700 Warga Kota Tangerang, Tahun Depan Penerima Ditambah
Terkait anggapan vape berbahaya bagi kesehatan, Dodit tidak menampik bahwa rokok elektrik bukan produk yang sepenuhnya bebas risiko. Namun, ia menilai vape perlu dilihat dalam konteks penggunaannya oleh perokok yang ingin mengurangi atau berhenti mengonsumsi rokok konvensional.
“Sebagian besar pelanggan Violet Vape Store merupakan perokok yang ingin mengurangi konsumsi rokok karena alasan kesehatan maupun ekonomi. Karena itu, khawatir pelarangan vape justru membuat sebagian pengguna kembali mengonsumsi rokok konvensional,” jelasnya.
Mengenai anggapan vape menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba, Dodit menyatakan tidak sependapat. Ia mengklaim belum pernah menemukan praktik tersebut di lingkungan toko maupun pada produk legal yang dipasarkan Violet Vape Store.
Untuk memastikan produk yang dijual memenuhi ketentuan, pihaknya mengandalkan pemasok dan distributor terpercaya serta memperhatikan pita cukai yang terpasang. Manajemen juga mengikuti perkembangan informasi melalui asosiasi industri vape.
Dodit menambahkan, Violet Vape Store telah menerapkan pembatasan penjualan kepada anak di bawah umur sejak awal beroperasi. Menurutnya, kebijakan tersebut semakin diperketat sejak industri vape mulai mendapat regulasi di Indonesia pada 2018.
Pandangan serupa disampaikan Arpan (25), pengguna vape aktif asal Kota Tangerang. Ia mengaku menghargai keputusan MUI, tetapi menilai persoalan vape perlu dilihat dari berbagai sudut pandang, terutama terkait kesehatan, penggunaan, dan pengawasannya.
“Menurut saya, setiap fatwa pasti punya pertimbangan tersendiri, terutama dari sisi kesehatan dan agama. Saya menghargai keputusan MUI, tetapi persoalan vape juga perlu dilihat dari berbagai aspek, bukan hanya dari satu sudut pandang,” ungkap Arpan.
Arpan menilai pelarangan secara menyeluruh belum tentu menjadi solusi. Menurutnya, pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap produsen, distributor, toko vape, hingga kandungan liquid yang beredar di pasaran.
“Jangan sampai perangkat yang awalnya digunakan untuk konsumsi nikotin justru dimanfaatkan untuk peredaran narkotika,” katanya.
Arpan mengaku mulai menggunakan vape karena penasaran dengan beragam pilihan rasa liquid yang tersedia. Selain itu, ia menilai vape tidak meninggalkan bau seperti rokok konvensional.
Ia menyebut telah menggunakan rokok elektrik selama sekitar enam hingga tujuh tahun. Selama periode tersebut, Arpan mengaku belum merasakan dampak tertentu terhadap kondisi kesehatannya.
Meski telah mengetahui polemik fatwa MUI, Arpan menyatakan masih akan menggunakan vape selama pemerintah belum mengeluarkan larangan resmi.
“Selagi belum benar-benar dilarang oleh negara, saya akan tetap menggunakannya,” ujarnya.
Jika pemerintah nantinya melarang peredaran vape, Arpan mengaku akan mencari alternatif lain sembari berusaha berhenti menggunakannya. Ia juga berharap pemerintah memberi perhatian serius terhadap pengawasan produk dan penggunaannya.
Mengenai isu vape menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba, Arpan menilai persoalan tersebut memang perlu ditangani. Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh pengguna vape sebagai pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
“Menurut saya, tidak semua pengguna vape terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Jadi, yang perlu diperangi adalah penyalahgunaan perangkat dan peredaran zat terlarang, bukan menggeneralisasi seluruh penggunanya,” tutupnya.
Baik Dodit maupun Arpan berharap pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil kebijakan terkait peredaran vape. Keduanya mendorong penguatan pengawasan dan regulasi sebagai bagian dari upaya menangani persoalan rokok elektrik.
Komentar