RASIOO.id – Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi persoalan yang dihadapi warga Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Wilayah tersebut saat ini hanya memiliki satu fasilitas pendidikan, yakni SD Sindangsari.
Lurah Sindangsari, Nendar Kusnida, mengatakan keterbatasan fasilitas pendidikan membuat warga harus mencari sekolah di luar wilayah, terutama ketika anak-anak menyelesaikan pendidikan tingkat sekolah dasar (SD).
Menurutnya, Ciawi menjadi salah satu wilayah tujuan orang tua untuk mencari sekolah jenjang SMP dan SMA karena lokasinya relatif lebih dekat dibandingkan Sindangbarang maupun Sukasari.
Selain itu, sebagian warga memilih menyekolahkan anak ke sekolah swasta atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai alternatif.
“Kurangnya prasarana pendidikan membuat warga yang memiliki anak SD harus mencari lokasi ke Ciawi yang terdekat,” tutur Nendar, Senin, 16 November 2026.
Ia menambahkan, jarak menuju wilayah Sindangbarang dan Sukasari relatif jauh bagi sebagian warga Sindangsari. Karena itu, sekolah swasta dan PKBM menjadi pilihan lainnya.
Nendar menjelaskan, pada 2025 lalu, pihak kelurahan sempat dimintai keterangan oleh Dinas Pendidikan terkait rencana penentuan lokasi pembangunan fasilitas pendidikan.
Saat itu, kelurahan telah mengusulkan beberapa titik untuk pembangunan SMP di Sindangsari. Namun, hingga kini pihaknya belum memperoleh kejelasan mengenai kelanjutan rencana tersebut.
Baca juga:Atlet Selam Kabupaten Bogor Borong Tiga Medali Emas di Porprov XV Jabar 2026
Bersama para kader dan ketua RT, pihak kelurahan juga terus berupaya mengarahkan anak-anak agar tetap melanjutkan pendidikan setelah lulus SD, terutama melalui sekolah swasta maupun PKBM.
Terkait lahan kosong di sekitar terminal yang sempat menjadi pembahasan, Nendar menjelaskan bahwa lahan tersebut merupakan milik pribadi. Dengan demikian, pemerintah kelurahan tidak memiliki kewenangan untuk memanfaatkannya sebagai fasilitas pendidikan.
Saat ini, jumlah penduduk Kelurahan Sindangsari tercatat mencapai 17.063 jiwa. Menurut Nendar, jumlah tersebut perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pembangunan fasilitas pendidikan.
“Jika disesuaikan dengan jumlah penduduk, untuk tingkat SD seharusnya ada minimal dua sekolah seperti penggabungan antara SD Sindangsari 1 dan 2,” tuturnya.
Sementara untuk jenjang SMP, ia menilai wilayah tersebut membutuhkan setidaknya satu sekolah dengan kapasitas sekitar 20 rombongan belajar (rombel).
Adapun kebutuhan SMA juga dinilai mendesak, meskipun kewenangan pembangunan dan pengelolaannya berada di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ke depan, Nendar berharap pembangunan fasilitas pendidikan dapat memperhatikan pemerataan wilayah sehingga tidak terjadi kekosongan layanan pendidikan atau blank spot zonasi sekolah di Sindangsari.
Ia juga mendorong pemerintah kelurahan bersama pemerintah kota untuk kembali menginventarisasi lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) yang berpotensi digunakan sebagai lokasi pembangunan sekolah.
Selain memanfaatkan lahan yang tersedia, Pemkot Bogor juga diharapkan mempertimbangkan pembelian aset tanah yang memungkinkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan.
Pasalnya, wilayah Sindangsari saat ini disebut sudah tidak memiliki lahan fasilitas umum milik Pemkot Bogor yang dapat langsung dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah.
Nendar turut menyebut kawasan EIZ (Ekowisata dan Industri Zona) yang berada di wilayah Sindangsari sebagai salah satu lokasi yang dapat dipertimbangkan. Namun, rencana tersebut perlu dibahas dan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Bogor.















Komentar