RASIOO.id – Proyek konstruksi hotel sayaga mangkrak lagi dan membuat Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Lukmanudin Arrasyid merasa jengkel.
Lukman meminta Direksi BUMD PT. Sayaga Wisata untuk mengambil langkah tegas menuntaskan proyek konstruksi gedung Sayaga Hotel di Jalan Tegar Beriman, Cibinong tersebut.
“Dalam waktu dekat akan kita panggil direksinya. Kita ingin agar hotel Sayaga bisa secepatnya beroperasi dan memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah,” ujarnya, Kamis (17/11).
Politisi PKB itu mengungkapkan ada beberapa persoalan yang harus segera diselesaikan menyangkut pekerjaan konstruksi oleh PT. Mirtada Sejahtera yang menjadi pihak ketiga proyek tersebut.
“Hasil audit BPKP, denda keterlambatan pekerjaan nilainya juga cukup besar. Tapi. masalah itu kan harus diselesaikan. Apakah diputus kontraknya, atau seperti apa. Kami juga sudah meminta konsultan proyek tersebut rekomendasinya seperti apa,” kata Lukman.
Proyek konstruksi Hotel Sayaga telah menelan APBD cukup besar, yakni Rp 76 miliar. Pada APBD 2017, Pemkab Bogor mengucurkan anggaran sebesar Rp36,3 Miliar. Proyek tersebut dimenangkan oleh PT Amarta Karya.
Kemudian di APBD 2021, Pemkab Bogor kembali menggelontorkan anggaran untuk melanjutkan proyek konstruksi sebesar Rp39 miliar dan dikerjakan oleh PT Mirtada Sejahtera.
Selain pekerjaan konstruksi, Pemkab Bogor juga telah menghabiskan Rp8,5 miliar untuk pengadaan interior hotel tersebut, dan Rp 1,7 miliar untuk biaya konsultan pengawas.
Direktur Utama PT Sayaga Wisata, Supriadi Jufri sempat mewacanakan Hotel Sayaga beroperasi pada Mei 2022 dengan menggandeng manajemen hotel ternama di Indonesia.
Bahkan, Supriadi sesumbar operasional Hotel Sayaga di tahun pertama tidak akan menggunakan APBD. Dengan ‘menjual’ konsep Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition (MICE), Sayaga menjadikan Dinas, Kementerian, lembaga, dan instansi swasta di Jabodetabek sebagai target pemasaran.
“Konsep Hotel Sayaga Wisata ialah MICE, hingga kami akan menawarkan paket tersebut ke dinas, kementerian, lembaga atau instansi negara hingga perusahaan swasta yang berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek),” tukasnya (*)
