RASIOO.ID – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Tito Karnavian dengan tegas akan menganti Pejabat (Pj) Gubernur, Walikota maupun Bupati yang tidak mampu atasi isu keagamaan di wilayahnya.
Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam peresmian Gedung Gereja GKI Bogor Barat, di Kota Bogor, Minggu 9 April 2023.
“Ini adanya Pj ini gampang, Pj yang kira-kira ga berani untuk menyelesaikan pluralisme, kita ganti,” tegas Tito Karnavian.
Baca Juga: Bima Arya Ceritakan Detik-detik Menegangankan Kebakaran Hebat RS Salak di Depan Istana Bogor
Menurut dia, lamanya pembangunan tempat ibadah Gedung Gereja GKI Bogor Barat merupakan salah satu kasus yang harus diperhatikan bersama oleh semua kelapa daerah. Tito Karnavian menyebut, ada empat hal yang harus dipenuhi saat hendak melakukan atau membuat rumah ibadah sesuai PB nomor 8 dan 9 tahun 2006.
“Ada khsusu pasal 14 mengenai pendirian tempat ibadah disarankan 4 hal. Pertama, minimal punya 90 jemaah, kedua persetujuan 60 warga sekitar, ketiga rekomendasi Kementerian agama di wilayah masing-masing, keempat rekomendasi FKUB,” papar Tito Karnavian.
Baca Juga: Hadiri Tasyakuran Hari Amal Bhakti, Dedie Ajak Warga Kota Bogor Jaga Kerukunan
Sementara, Bima Arya menyesali lambatnya penyelesaian konflik pembangunan Gedung Gereja GKI Bogor Barat yang berlokasi di Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.
“Menyesal karena tidak mampu menyelsaikan konflik ini dengan cepat sesuai mimpi para jemaat,” kata Bima Arya.
Bima Arya mengaku, Pemkot Bogor baru mampu meresmikan GKI Bogor Barat yang dulunya GKI Yasmin usai 15 tahun menunggu.
Baca Juga: Mahfud MD dinilai Cawapres Potensial untuk Pemilu 2024
“Ijinkan saya sekali lagi memohon maaf karena terlambat 15 tahun,” papar dia.
Reporter: Egi AM
Editor: Hannan
Komentar