RASIOO.id – Proyek jalan Bojonggede-Kemang meninggalkan persoalan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat menemukan kerugian negara sebesar Rp5 Miliar. Temuan tersebut tercatat dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap keuangan daerah Tahun Anggaran 2022.
Pada APBD 2022, Pemkab Bogor mengalokasikan Rp 44,9 miliar untuk melanjutkan pembangunan jalur lambat jalan yang digadang-gadang menjadi poros Utara-Tengah daerah Kabupaten Bogor tersebut.
Ketua Pansus LHP BPK DPRD Kabupaten Bogor Muhammad Hanafi menyebut, berdasarkan LHP BPK yang kini sedang dibahas antara DPRD dengan Pemkab Bogor, salah satu temuan yang cukup besar adalah proyek jalur lambat Bojonggede-Kemang alias Bomang. DPRD telah meminta agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) segera mengembalikan kerugian negara tersebut.
“Rp miliar dari satu proyek, jalan Bomang,” ungkap Hanafi, Kamis 22 Juni 2023.
Baca Juga : Pemkab Bogor Masih Butuh Rp1 Triliun untuk Bangun Underpass Bomang
Pansus, kata Hanafi menjadikan temuan tersebut sebagai atensi untuk segera ditindaklanjuti. Apalagi, saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor berkeinginan mendapat bantuan pusat untuk membangun jalan tersebut yang diperkirakan nilainya mencapai triliunan rupiah.
“Berdasarkan keterangan PUPR yang sudah dikembalikan baru Rp 2 miliar ya, tingg Rp3 miliar lagi,” katanya.
Jalan Bojonggede-Kemang menjadi prioritas Pemkab Bogor di bidang infrastruktur. Pembangunan jalan tersbut sudah dimulai sejak 2016. Karena keterbatasan keuangan, Pemkab Bogor baru membangun jalur lambat. Sementara untuk jalur cepat Pemkab Bogor berharap pembangunannya dibiayai oleh Pemerintah Pusat.
Selain itu, akses tersebut juga terhalang perlintasan jalur kereta. Dalam rencana awal, akan dibangun flyover untuk menyambungkan jalan tersebut ke Jalan Tegar Beriman. Namun belakangan rencana tersebut berubah karena PT KAI tidak memberi rekomendasi. Pemkab Bogor kemudian mengubah rencana membangun underpass yang anggarannya diperkirakan mencapai Rp1 Triliun.
Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menunggu bantuan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membangun jalan terowongan bawah tanah atau underpass di Jalan Bojonggede-Kemang atau Bomang.
“Kita terus berupaya meminta bantuan pemerintah pusat untuk mewujudkan underpass agar aksesnya bisa langsung tersambung,” kata Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan saat meninjau pembangunan Jalan Bomang, Selasa 6 Juni 2023 lalu.
Iwan mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bogor hingga saat ini masih berupaya mewujudkan Jalan Bomang dimulai dari pembangunan jalur lambat. Namun, pembangunan jalur lambat tersebut pun terkendala rel kereta.
“PR besarnya, di ujung jalan menuju pemda ada jalur kereta api dan lalu lintas keretanya cukup padat, sehingga KAI tidak merekomendasikan dibuat perlintasan. Solusinya harus dengan flyover atau underpass dan itu memerlukan anggaran besar,” ujarnya.
Iwan juga mengusulkan kepada pemerintah pusat agar jalan tersebut beralih status menjadi jalan nasional.
“Karena kalau pakai anggaran APBD kita akan terkuras untuk jalan ini doang jadi selain mengusulkan underpass untuk mengusulkan jalan ini diambil atau didanai oleh APBN yang cepat,” kata Iwan.
Komentar