Dua Raperda Inisiatif Dewan Tak Disetujui Pemprov Jabar, Ketua DPRD Kota Bogor Kecewa Berat

RASIOO.id Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kota Bogor gagal disahkan menjadi perda karena tidak disetujui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pemprov Jabar dibawah pimpinan Gubernur Ridwan Kamil.

Yakni Raperda Santunan Kematian dan Raperda Pinjol.

Raperda inisiatif DPRD Kota Bogor ini gagal disahkan setelah mendapatkan hasil evaluasi dari Bagian Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Baca juga : Raperda Perlindungan Dampak Pinjol Kota Bogor Gagal Disahkan

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto tidak dapat menyembunyikan kekecewaan atas gagal disahkannya kedua Raperda inisiatif dari DPRD Kota Bogor itu.

Menurut dia, dua Raperda inisiatif DPRD Kota Bogor yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan layanan terhadap masyarakat gagal disahkan akibat tidak disetujui oleh Pemprov Jawa Barat.

“Semangat disusunnya Raperda Pinjol ini dikarenakan banyaknya kasus yang menimpa masyarakat di Kota Bogor. Banyak warga yang mengeluhkan fenomena korban bank keliling, rentenir, dan pinjol. Dengan bunga yang tinggi telah menjerat warga dan menimbulkan masalah sosial, ekonomi, hingga rumah tangga. Seharusnya Pemprov Jawa Barat melihat hal ini,” kata Atang Trisnanto.

Baca juga : Lestarikan Budayaan Sunda, DPRD Kota Bogor Sahkan Perda Pemajuan Kebudayaan Daerah

Atang Trisnanto berpendapat, pertimbangan karena belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dinilai juga tidak bisa dijadikan alasan penolakan selama tidak ada aturan pasal yang melanggar peraturan yang ada diatasnya.

“Seharusnya bisa diizinkan untuk disahkan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ini mengisi ruang kosong yang sifatnya lokal dengan tujuan untuk mencegah dampak negatif kepada masyarakat,” kata Atang Trisnanto.

Suasana rapat Banmus DPRD Kota Bogor saat menerima laporan dari Tim Pansus Pinjol terkait evaluasi Gubernur Jawa Barat (humas)

Atas kegagalan disahkannya Raperda Pinjol ini, DPRD melalui Badan Musyawarah (Bamus) menyepakati untuk meneruskan beberapa rekomendasi Pansus dan rekomendasi Banmus kepada pihak-pihak terkait.

Salah satunya dengan bersurat kepada DPR RI agar ada aturan UU terkait masalah ini.

“Ikhtiar Insya Allah tetap akan dilanjutkan oleh DPRD dengan berkirim surat kepada DPR RI tentang betapa pentingnya keberadaan UU yang dapat mengatur masalah ini. Dampak pinjaman ilegal ini sudah bersifat nasional. Kami akan sampaikan konsideran berikut lampiran naskah akademik serta dinamika persoalan di lapangan,” jelas Atang Trisnanto.

Selain itu, sambung politisi PKS itu, DPRD Kota Bogor juga memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penguatan lembaga keuangan daerah, penanganan pengaduan, perlindungan, dan pendampingan hukum, serta penguatan peran lembaga keuangan daerah.

“Secepatnya kita akan duduk bersama Pemkot untuk merumuskan 3 langkah. Pencegahan berupa sosialisasi dan edukasi. Pendampingan hukum terhadap pengaduan masyarakat. Serta menguatkan peran BPR Bank Kota Bogor sebagai lembaga keuangan daerah yang menyediakan skema pinjaman terjangkau kepada masyarakat,” pungkas Atang Trisnanto. (*/tq)

Lihat Komentar