RASIOO.id – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal memastikan tidak akan ada pemekaran daerah atau daerah otonomi baru (DOB) di Kabupaten Bogor hingga waktu yang tidak ditentukan.
Terlebih, di tahun politik. Komisi II dan pemerintah tengah disibukan oleh perisapan-perisapan pesta demokrasi Pilpres, Pileg hingga Pilkada.
“Justru sekarang ini dengan rencana Pilkada ingin dipercepat, pendaftaran presiden akan mendaftar tanggal 19 Oktober, nanti itu pasti akan sibuk sampai menjelang kampanye nanti,” kata dia, Jumat 22 September 2023.
Syamsurizal menyebut bahwa kelayakan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabupaten Bogor Timur dan Barat memang sudah layak dimekarkan jika patokannya hanya luas dan banyaknya jumlah jiwa.
Baca Juga: Tahun Politik, Isu Pemekaran Bogor Barat dan Timur kembali “Dijual”
“Tapi persoalannya kan tidak sesederhana itu karena untuk pemekaran daerah itu dalam status monatorium jadi belum ada boleh pemekaran,” ucap Syamsurizal .
“Jadi tidak ada pemekaran, apapun kabupaten kota provinsi tidak akan ada pemekaran,” tambah dia.
Banyak Daerah Antri Dimekarkan
Syamsurizal menjelaskan, masih banyak CDOB lain yang mengantri monatorium pemekaran. Sehingga sangat sulit untuk pemerintah dan komisi II untuk memprioritaskan daerah mana dulu yang harus dimekarkan.
“Itu juga menjadi bahan pertimbangan karena kesulitan dalam menata, kesulitan dalam sumber daya manusia sebagai aparaturnya dan itu juga perlu dipertimbangkan,” ungkap Syamsurizal.
“Tapi ya saat ini kita tidak bisa berkata apa-apa, memang semua dalam suasana monatorium oleh pihak pemerintah dan itu sudah berjalan hampir 10 tahun,” papar dia.
Baca Juga : Tahun Politik, Isu Pemekaran Bogor Barat dan Timur kembali “Dijual”
Terlebih, lanjut dia, Kabupaten Bogor tidak memiliki gejolak khusus dengan Geopolitik dunia seperti di Papua yang baru saja dimekarkan menjadi empat provinsi.
“Masalah politik papua itu berhadapannya dengan luar negeri, Kami mempertimbangkan juga masalah politik di luar negeri ada beberapa negara yang kalau kita tidak hati-hati justru akan lebih berbahaya untuk indonesia bukan hanya papua,” tutup dia.
Simak rasioo.id di GoogleNews
