RASIOO.id – Pemerintah Kota Bogor yang diwakili oleh Wakil Walikota Bogor, Dedie Rachim menerima kunjungan lapangan World Bank, di Paseban Narayana, Kota Bogor, Kamis, 2 November 2023.
Kunjungan World Bank ini untuk melihat langsung lokasi pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpadu Kota Bogor di Kayumanis dan revitalisasi SPALD di Tegalgundil.
“Kementerian PUPR dan World Bank bersepakat untuk melaksanakan pembangunan SPALD Terpadu Kota Bogor yang rencana pembangunannya di pertengahan 2024 mendatang,” ujar Dedie Rachim.
Baca Juga: Bangun Wisma Atlet Kayumanis, Dedie Rachim: Pastikan Status Lahan dan Ini Jadi Prioritas
Dia mengatakan, prosesnya memang cukup panjang karena ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Mulai dari ketersediaan lahan dan dokumen.
“Untuk terkait lokasi, Pemkot Bogor sudah memiliki lahan,” ucap Dedie Rachim.
“Lahan ini awalnya pada saat pemerintahan wali kota sebelumnya diperuntukkan untuk TPA tapi karena mendapatkan banyak penolakan dari warga akhirnya pada 2017 disetujui dan dialihkan peruntukannya untuk SPALD Terpadu,” tambah dia.
Dana pembangunan atau pembiayaan untuk pembangunan SPALD, sambung dia, telah diajukan ke pemerintah pusat, yang kemudian oleh pemerintah pusat diterima dengan memberikan anggaran melalui APBN dan pinjaman luar negeri (World Bank).
“Ke depan kita masih ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yakni terkait perizinan dan menyiapkan akses jalan,” beber Dedie Rachim.
Pemkot Bogor dan Kementerian PUPR harus menyiapkan perizinan agar pada saat pelaksanaannya sesuai rencana jadwal yang ditetapkan.
“Terkait akses, lokasi lahan ini kan di Kayumanis yang nantinya juga akan dibagi dengan wisma atlet dan SPALD Terpadu jadi sisanya dipakai untuk akses jalan dan terpotong jalan tol Borr,” imbuhnya.
Ia menambahkan, semua kesiapan ini harus dikoordinasikan sebaik mungkin dengan berbagai instansi agar bisa berjalan baik.
“Dan yang juga tidak kalah penting ke depan terkait bagaimana pengelolaannya. Pengelolaan SPALD ini bisa saja ditugaskan ke PDAM dan Disperumkim Kota Bogor,” ungkapnya.
Menurut dia, PDAM dan Disperumkim harus diskusi untuk pembagian tugas dan kewenangan serta retribusi yang dibebankan kepada pelanggan.
“Jadi masyarakat juga bertanggung jawab terhadap limbah buangannya. Dengan adanya SPALD ini juga akan mempercepat Kota Bogor mencapai ODF,” tutup Dedie Rachim.
Simak rasioo.id di Google News
Komentar