Panwascam Jonggol Kedepankan Pencegahan di Pengawasan Kampanye Pemilu 2024

 

RASIOO.id – Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Jonggol meningkatkan intensitas pengawasan di tahap kampanye tatap muka yang digelar sejak 28 November 2023 lalu.

Pengawasan melibatkan jajaran pengawas tingkat Kelurahahan/Desa. Selain mengimbau peserta Pemilu tertib dalam kampanye, aparatur ASN yang ada di tingkat Kecamatan Jonggol juga diminta menjaga netralitas.

Ketua Panwaslu Kecamatan Jonggol, Zulfikar mengatakan, langkah dan upaya Panwaslu Kecamatan Jonggol pada setiap tahapan pemilu melakukan pengawasan pencegahan terlebih dahulu guna meminimalisir terjadinya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu, penyelenggara pemilu dan termasuk pihak-pihak yang dilarang ikut serta kampanye.

“Maka dari itu pada pemilu 2024 ini kita semua harus bisa memahami dengan produk-produk hukum atau aturan-aturan yang sesuai dengan perundang-undangan tentang kepemiluan,” kata dia, Senin 4 Desember 2023.

“Seperti halnya pada tahapan kampanye yang sudah diatur dalam PKPU nomor 15 tentang kampanye dan undang-undang no 7 tahun 2017 yang dirubah menjadi undang-undang nomor 7 tahun 2023,” imbuh dia.

Baca Juga : Tangkis Isu Sara dan Hoax, Panwascam Kemang Bogor Gelar Dialog Media dan Warga

Panwascam Jonggol, kata dia, harus memastikan proses tahapan pemilu terlaksana sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang apalagi berkaitan dengan tahapan kampanye yang dimulai tangga 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.

“Bagi kami selaku Panwascam tahapan tersebut termasuk tahapan krusial dikarenakan potensi pelanggarannya sangat tinggi, maka kami berharap dengan semua pihak untuk sama-sama menjaga dan menjadikan pemilu yang kondusif serta integritas,” tegasnya

Sementara itu, Koordinator Divisi Penganangan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwascam Jonggol, Asep Rosadi menyinggung PKPU NO 15 tahun 2023 terkait netralitas ASN, TNI, POLRI, KEPALA DESA, BPD. Peraturan tersebut secara tegas membatasi ASN dalam tahapan pemilu. ASN tidak boleh mengkampanyekan calon baik Pilpres maupun Pileg.

“Dalam rangka menjaga kondusifitas menjelang pemilu tahun 2024, kami memohon kepada semua pihak, baik stake holder, dan lapisan Masyarakat untuk menjaga ketentraman. Jangan mudah terprovokasi, juga mengajak kepada seluruh lapisan Masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu seperti money politik dan lain-lain,” kata dia.

Hal senada dikatakan, Delia Indah Khoerunnisa yang menangani Bidang Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat di Panwascam Jonggol.

Delia mengatakan, Pengawas pada pemilu tahun 2024 dalam melaksanakan pengawasan dengan menggunakan dua strategi utama yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan ini dilakukan agar upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi.

“Adapun penindakan yang dilakukan dengan menindaklanjuti temuan ataupun laporan yang kemudian ditindaklanjuti dengan kajian dan rekomendasi kepada institusi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan harapan pada Pemilu 2024 ini berjalan dengan damai, jujur, adil dan riang gembira,” kata Delia.

 

 

Simak rasioo.id di Google News

Lihat Komentar