Pembangunan Jalan Khusus Tambang di Bogor dari Rencana ke Rencana (Lagi)

RASIOO.id – Target merampungkan pembangunan jalan khusus angkutan tambang akhir tahun ini nampak ibarat pepatah lama, jauh panggang dari api. Boro-boro bisa selesai, pembangunan jalan untuk memisahkan pergerakan truk pengangkut material tambang dengan pengendara umum lainnya di Parungpanjang, Cigudeg, Rumpin, dan sekitarnya itu masih tak tentu waktu kapan akan dimulai.

Ternyata oh ternyata, Pemprov Jawa Barat yang dengan manisnya menyampaikan jalan akan dibangun dalam bentuk tol baru sebatas rencana. Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu yang berjanji akan menuntaskan permasalahan di Parungpanjang, juga akan membuat rencana lagi.

Baca Juga: Konsep Ridwan Kamil Dianggap Berantakan, Jalur Khusus Tambang Kini Jadi “Mainan” Pemkab Bogor dan Pusat, Mulai dari Nol?

Progres pembangunan jalur khusus tambang dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ternyata baru sampai pembuatan Detail Engineering Design (DED).

Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika menjelaskan Pemerintah Kabupaten Bogor akan segera menyampaikan rencana tiga DED ke pemerintah pusat.

Tiga DED itu yakni DED yang sudah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa barat, Pemkab Bogor dan pihak swasta. Ketiganya disampaikan ke Kementerian PUPR agar proses pembangunan jalur tambang segera dilakukan oleh Pemerintah pusat.

“Baru DED, Pak Pj Bupati sudah buat surat Kementerian PUPR untuk minta dua opsi, satu jalan yang DED provinsi dan yang kita,” papar Ajat, Rabu 27 Maret 2024.

Baca Juga: Pemkab Bogor Melemah, Truk Tambang Diizinkan Beroperasi Siang di Parungpanjang

Ajat menyebut, progres pembangunan yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat itu terkendala. Sehingga, Komisi V DPR RI minta Pemkab Bogor segera memberikan rekomendasi DED ke Kementerian PUPR untuk mengintervensi pembangunan jalan khusus tambang tanpa menggunakan DED yang sudah dibuat Pemprov Jabar sejak Ridwan Kamil masih menjabat.

Selain DED Provinsi Jawa Barat, pembangunan jalan khusus tambang juga dilakukan oleh pihak swasta yang sudah melakukan pembebasan lahan. Namun, masih terkendala persyaratan lainnya.

“Satu sisi, ada yang diinisiasi swasta, sudah melakukan pembebasan, namun ketika ada wacana pemerintah pusat akan mengambil alih kegiatan itu, maka perlu ada dokumen teknis pendukung. Nah, yang dilakukan swasta itu apakah sudah memenuhi ketentuan-ketentuan teknis dan kaidah perencanaan, kita perlu itu, FS dan DED terhadap inisiatif yang dilakukan oleh swasta itu yang kemudian kita akan usulkan ke pemerintah pusat,” papar dia.

“Karena pemerintah pusat tidak hanya sekedar tanahnya dikuasai tapi juga minta ketentuan teknisnya yang sudah dilengkapi,” lanjut dia.

Baca Juga:Sopir Truk Tambang Blokade Jalan di Parungpanjang, Satu Orang Pasien Dievakuasi Menggunakan Sepeda Motor

Selain itu, Ajat memaparkan, saat ini pemerintah Kabupaten Bogor tengah melakukan pemenuhan berkas dalam pembuatan DED baru yang akan disampaikan ke pemerintah pusat.

Kendati demikian, DED yang dibuat Pemkab Bogor pun belum tentu dijadikan rujukan utama dalam pembuatan jalan khusus tambang oleh Kementerian PUPR.

“Pemerintah pusat kan bisa aja mereka bangun (pakai DED) yang di Provinsi, nanti kan dari Jabar tinggal bebaskan tanah. Atau pilihannya yang di DED-kan oleh Kabupaten karena tanahnya sudah bebas misalnya. Tapi kita intinya ada solusi pemisahan pergerakan angkutan tambang dan umum,” tutup dia.

 

 

Simak rasioo.id di Google News

Lihat Komentar