RASIOO.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, mengklarifikasi bahwa calon legislatif (caleg) terpilih dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 tidak diwajibkan untuk mundur jika berencana maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hasyim menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh status belum dilantiknya caleg terpilih sebagai anggota legislatif.
“Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2019 dan nyaleg Pemilu 2024 dan terpilih (calon terpilih), maka yang bersangkutan mundur dari jabatan yang sekarang diduduki, dan tidak wajib mundur dari jabatan,” kata Hasyim kepada wartawan, Kamis 9 Mei 2024.
Baca Juga: KPU Kabupaten Tangerang Ingatkan ASN Mundur Jika Maju di Pilkada
Dalam penjelasannya, Hasyim menyebutkan bahwa jika caleg terpilih tersebut juga merupakan anggota legislatif dari Pemilu 2019, maka ia harus mundur dari jabatan yang sedang dipegangnya saat ini.
Namun, ia menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi caleg terpilih untuk mundur dari statusnya sebagai caleg.
“Kan belum dilantik dan menjabat, mundur dari jabatan apa?” sambung dia.
Hasyim menjelaskan bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXII/2024, yang diwajibkan untuk mundur saat mencalonkan diri dalam Pilkada adalah mereka yang telah dilantik dan memiliki jabatan. Bagi mereka yang belum dilantik, tidak diwajibkan untuk mundur.
Dia juga menyampaikan pentingnya agar Komisi Pemilihan Umum meminta calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota legislatif, jika mereka tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Hasyim menekankan bahwa tidak ada aturan yang mengatur pelantikan anggota DPR/DPD/DPRD secara serentak. Selain itu, ia mencatat bahwa jika caleg terpilih gagal dalam Pilkada, mereka masih dapat dilantik secara susulan tanpa adanya larangan.
Simak rasioo.id di Google News
Komentar