Karut Marut PPDB, Dewan Pinta Kadisdik Bogor Berantas Juga Pungli di Sekolah: Kalau Tak Bisa, Ganti!!!

RASIOO.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor kembali menyentil kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor yang terkesan masih bekerja separuh hati.

Terlebih, pada pelaksanaan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024 masih ditemukan banyak catatan.

Hal tersebut dikatakan, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi.

“Kita temukan ada sekitar 2000 siswa yang tidak masuk pada sistem PPDB,” kata Ridwan Muhibi, Jumat ,12 Juli 2024.

“Ditambah kurangnya sosialisasi PPDB kepada masyarakat dan akhirnya membuat calon wali murid kesusahan dalam mengakses sistem PPDB. Ini harus ditingkatkan di tahun depan,” papar dia.

DPRD Kabupaten Bogor meminta agar Pungli harus diberantas di sekolah oleh Dinas Pendidikan dengan membuat Pakta Integritas.

“Disdik buat surat edaran dan Pakta Integritas agar tidak ada lagi pungutan yang mengatasnamakan kegiatan tur, pembelian seragam, sumbangan dan lain sebagainya,” kata dia.

Dalam surat edaran itu, Disdik diminta untuk menyampaikan ke sekolah agar tidak ada lagi pungutan liar yang mengatasnamakan sumbangan.

“Kalau sekolah perlu apapun silahkan laporkan ke Disdik, nanti Disidik melapor ke kita untuk ditindaklanjuti atau dianggarkan kebutuhannya,” jelas dia.

Ridwan Muhibi menyampaikan, rekomendasi itu dilakukan agar para siswa maupun wali siswa tidak keberatan dalam menyekolahkan anaknya.

“Sekolah supaya mandiri dan para wali murid tidak dibebankan hal-hal sumbangan atau pungutan yang seperti itu,” jelas dia.

Jika masih ada pungutan, lanjut dia, DPRD Kabupaten Bogor akan meminta kepada kepala daerah untuk mengganti kepala dinas pendidikan.

“Karena pungutan di sekolah ini bukan hal baru, kalau Kadisdik masih tidak mampu memberantas, kita minta mundur dari jabatan Kepala Dinas Pendidikan,” tegas dia.

Ridwan Muhibi menyakini, pemerintah mampu mengakomodir kebutuhan sekolah di Kabupaten Bogor tanpa perlu meminta kepada orang tua.

“Kita tahu bahwa Disdik selalu menyisakan Silva yang cukup tinggi, jadi kebutuhan sekolah bisa diakomodir tanpa perlu membebankan orang tua murid,” tutup dia.

 

Simak rasioo.id di Google News

Komentar