Pengamat: Kebijakan LPG 3 Kg Serampangan, Bahlil Sulit Direshuffle

RASIOO.id – Pengamat Politik dan Kebijakan Publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Adib Miftahul, menilai kebijakan subsidi LPG 3 Kg yang diterapkan pemerintah sebagai langkah serampangan yang memicu kemarahan publik. Menurutnya, kebijakan ini tidak melalui perencanaan matang dan kemungkinan besar tidak dikoordinasikan dengan Presiden.

“Kebijakan SDM, subsidi BBM, dan sekarang subsidi LPG 3 Kg terbukti membuat rakyat marah. Ini kebijakan yang serampangan. Menurut saya, bisa jadi Presiden tidak diberi tahu atau tidak ada koordinasi sebelumnya,” ujar Adib, Kamis 6 Februari 2025.

Ia menambahkan, ketidaksiapan pemerintah terlihat dari cepatnya pembatalan kebijakan tersebut, hanya dalam waktu dua hingga tiga hari setelah mulai diterapkan pada 1 Februari.

“Buktinya baru berjalan dua sampai tiga hari, akhirnya dianulir. Ini menunjukkan kebijakan dibuat tanpa perencanaan yang matang,” tegasnya.

Baca Juga: Kuota Gas LPG 3 Kg Dikurangi, Warga Antre Lama dan Banyak yang Tak Kebagian

Bahlil Diprediksi Aman dari Reshuffle

Adib, yang juga Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), mengaitkan kebijakan ini dengan posisi Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menurutnya, meski kebijakan di sektor energi dinilai bermasalah, Bahlil tetap berada di posisi aman karena statusnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan dukungan kuat dari koalisi.

“Bahlil tidak akan diganti. Alasannya, dia Ketum Golkar dan Prabowo mengutamakan stabilitas politik. Prabowo tidak suka ada intrik, apalagi Golkar adalah gerbong besar dalam koalisi,” jelasnya.

Namun, Adib tidak menutup kemungkinan adanya reshuffle jika kinerja Bahlil dalam mengelola sektor ESDM semakin menuai kritik dan dianggap merugikan pemerintahan Prabowo.

“Kalau berbicara kapasitasnya dalam memimpin ESDM, tentu ada peluang dia diganti. Ini menjadi dilema bagi Prabowo,” pungkasnya.

Kritik terhadap kebijakan subsidi LPG 3 Kg ini menambah daftar panjang sorotan publik terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola kebijakan publik, terutama yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

 

 

Simak rasioo.id di Google News

Lihat Komentar