Puluhan Eks Sopir Biskita Transpakuan Kota Bogor terus Tagih janji Pemkot

RASIOO.id – Puluhan mantan sopir Biskita Transpakuan Kota Bogor mendatangi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk menagih janji yang disebut pernah disampaikan Wali Kota Dedie A. Rachim soal prioritas rekrutmen warga lokal.

Sudah empat bulan mereka menunggu kabar untuk bisa kembali mengemudi, namun hanya sebagian kecil dari mereka yang mendapatkan panggilan kerja ulang.

MR (32), warga Kecamatan Bogor Tengah, mengaku sempat dihubungi pihak operasional Biskita, namun panggilan tersebut tidak sempat ia angkat. Saat ia mencoba menghubungi kembali, tidak ada respon.

Ia menyayangkan lambannya kejelasan dari pihak pengelola maupun pemerintah.

“Saya datang nagih janji ke Pak Dedie. Waktu itu beliau bilang prioritaskan orang Bogor karena banyak yang masih nganggur,” katanya, Minggu, 6 April 2025.

Selama menunggu, MR mencari penghasilan tambahan sebagai ojek online.

Ia dan puluhan eks pramudi lainnya sempat berharap operasional Biskita akan dimulai kembali pada Februari 2025, namun realisasinya terus molor. Ironisnya, sebagian besar sopir yang kini direkrut justru bukan warga Bogor.

“Teman saya ada yang dipanggil, tapi ternyata banyak juga dari luar Bogor, dari Sukabumi, Jawa, Padang juga,” ucapnya.

MR menyebut ada sekitar 30–40 eks sopir lama yang belum mendapatkan kesempatan kerja kembali.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyatakan bahwa rekrutmen pramudi Biskita tetap mengacu pada standar kelayakan dan kompetensi, bukan semata-mata domisili.

“Kalau saya tidak bisa bilang begitu (harus warga Bogor). Ini masalah potensi, kompetensi. Yang penting memenuhi syarat,” ujarnya.

Menurut Dedie, keselamatan penumpang adalah prioritas utama, sehingga rekrutmen sopir tetap mengacu pada kriteria teknis tertentu.

Ia menambahkan bahwa pihaknya tetap mencari solusi agar para sopir lama yang belum terserap bisa kembali bekerja, salah satunya dengan pengoperasian koridor 5 dan 6 secara non-subsidi.

“Saat ini sedang dicarikan solusi. Koridor 5 dan 6 sedang dikaji agar bisa dijalankan tanpa subsidi dengan tarif yang masuk akal. Rencananya akan diajukan dalam anggaran perubahan 2025 atau anggaran murni 2026,” pungkasnya.

 

 

Simak rasioo.id di Google News

Lihat Komentar