RASIOO.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mulai menginventarisasi lahan milik pemerintah di sepanjang Sungai Cileungsi dan Cikeas. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan banjir yang kerap melanda wilayah timur Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi, Jawa Barat.
Perwakilan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Muji Lestari, menyampaikan bahwa inventarisasi ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Bupati Bogor Rudy Susmanto. Tujuannya, kata Muji, adalah untuk memanfaatkan aset daerah demi menekan biaya pembebasan lahan dan mempercepat proses normalisasi sungai.
“Penggunaan lahan milik Pemkab ini diharapkan bisa mempercepat proses normalisasi, agar permukaan sungai dapat menampung debit air lebih baik saat musim hujan,” ujar Muji di Cibinong, Minggu, 4 Mei 2025.
Baca Juga: Warga Bojong Kulur Desak Pemerintah Segera Normalisasi Sungai Cileungsi-Cikeas
Menurut Muji, biaya pembebasan lahan untuk proyek normalisasi di wilayah Kabupaten Bogor diperkirakan mencapai Rp370 miliar. Jika digabung dengan wilayah Kota Bekasi, total anggaran diperkirakan menyentuh angka Rp700-800 miliar.
“Target dari pemerintah pusat, inventarisasi harus selesai pada Desember 2025,” tambahnya.
Normalisasi sungai di Kabupaten Bogor difokuskan pada dua desa di Kecamatan Gunungputri, yakni Bojongkulur dan Ciangsana.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyebut bahwa penanganan banjir di Sungai Cileungsi dan Cikeas merupakan bagian dari rencana besar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI. Program tersebut mencakup normalisasi, pelebaran sungai, serta pembangunan polder.
Namun, Sekda Ajat mengakui bahwa pembebasan lahan masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut.
“Kementerian PU sudah menganalisis Larap (Land Acquisition and Resettlement Action Plan). Namun, pembebasan lahan ini memang sering menjadi tantangan utama,” jelas Ajat.
Ia juga menuturkan bahwa Pemkab Bogor telah menetapkan status tanggap darurat transisi ke pemulihan sejak Maret lalu, sebagai dasar percepatan koordinasi antarinstansi.
“Kami siap berkoordinasi penuh dengan pemerintah pusat agar penanganan banjir bisa segera direalisasikan,” katanya.
Selain normalisasi, pembangunan kolam retensi juga menjadi prioritas untuk mengendalikan aliran air dari hulu ke hilir, terutama di wilayah perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi.
“Dalam perencanaan itu, ada pelebaran sungai, pembangunan polder, hingga kewajiban membangun kolam retensi di hulu. Konsepnya zero run off, jadi air hujan tidak langsung dibuang, melainkan dikelola. Implementasinya di lapangan perlu diawasi ketat,” pungkas Ajat.
Simak rasioo.id di Google News
Komentar