RASIOO.id – Bupati Bogor Rudy Susmanto mengungkapkan bahwa masih terdapat 16 sekolah di Kabupaten Bogor yang menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat, khususnya terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Temuan ini muncul dalam proses audit pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan Kabupaten Bogor tahun 2024 yang tengah dilakukan BPK. Rudy menekankan pentingnya deteksi dini terhadap potensi penyimpangan, agar seluruh permasalahan administratif dapat segera diselesaikan.
“Yang menyangkut administrasi, kita minta tindak lanjutnya sekarang. Supaya secara administrasi tidak ada lagi temuan. Kita punya komitmen bersama untuk meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap Pemkab Bogor,” kata Rudy di Cibinong, Selasa, 13 Mei 2025.
Baca Juga: Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara Apresiasi Kinerja BPK RI Perwakilan Jawa Barat
Ia mengapresiasi kinerja kepala sekolah yang telah menunjukkan perbaikan signifikan. Tahun ini, jumlah sekolah yang mendapat catatan dari BPK menurun drastis dari 129 sekolah pada tahun 2023 menjadi hanya 16 sekolah.
“Saya ucapkan terima kasih kepada para kepala sekolah dan guru. Kadang mereka sudah bekerja dengan baik, tapi tetap dianggap salah. Apalagi kalau betul-betul ada kesalahan. Kita butuh guru dan kepala sekolah yang punya integritas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.
Rudy juga menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan pondasi bagi pemerintahan yang bersih dan profesional. Ia ingin pemeriksaan keuangan tahun ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola dan meraih kembali opini WTP yang terakhir kali diperoleh Kabupaten Bogor pada 2020.
“Empat tahun terakhir kita hanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini momentum bersama untuk bangkit. Tapi tentu dengan cara yang benar, tanpa melanggar aturan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Rudy juga mengingatkan bahwa keberhasilan tata kelola keuangan daerah tidak bisa dicapai hanya oleh kepala daerah, melainkan butuh sinergi seluruh elemen birokrasi.
“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Butuh dukungan dari SKPD, BUMD, para camat, lurah, hingga kepala desa. Kami ingin Pemkab Bogor menjadi institusi yang sehat dan benar-benar melayani masyarakat,” tegasnya.
Audit BPK tahun ini menjadi yang pertama di masa kepemimpinan Rudy Susmanto bersama Wakil Bupati Ade Ruhandi. Keduanya berkomitmen menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar utama pemerintahan mereka. ***
Simak rasioo.id di Google News
Komentar