RASIOO.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kota Bogor melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bogor.
Kritik tersebut disampaikan sebagai bentuk keprihatinan atas lemahnya pelayanan serta minimnya komunikasi dan kolaborasi dari pejabat yang saat ini menjabat.
Sekretaris DPC GAMKI Bogor, Andry Simorangkir, menyatakan bahwa pejabat Bimas Kristen dinilai tidak optimal dalam menjalankan tugas, terutama dalam aspek pembinaan umat, fasilitasi kegiatan keagamaan, serta koordinasi dengan organisasi keumatan.
“Kami melihat tidak hadirnya peran strategis Bimas Kristen di tengah-tengah umat. Komunikasi yang tidak terbangun, respons yang lambat, serta kurangnya inisiatif dalam menjembatani aspirasi umat Kristen menjadi alasan utama kami menyampaikan kritik ini,” ujar Andry.
Ia menambahkan bahwa kinerja pejabat saat ini dianggap tidak mencerminkan profesionalisme dan keterbukaan terhadap masukan dari masyarakat Kristen.
Menurut GAMKI Bogor, seorang pejabat publik seharusnya memiliki integritas dan komitmen dalam melayani, bukan bersikap eksklusif serta menghindari komunikasi dengan elemen umat.
“Kami tidak menginginkan aparatur negara yang menutup diri. Jabatan publik adalah amanah, dan harus dijalankan dengan tanggung jawab moral serta etika pelayanan yang tinggi,” tegasnya.
Sehubungan dengan hal itu, DPC GAMKI Bogor secara resmi meminta Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh serta mengganti pejabat Bimas Kristen Kota Bogor.
Langkah ini dinilai penting guna menciptakan pelayanan yang lebih baik, transparan, dan inklusif bagi umat Kristen di wilayah tersebut.
Lebih lanjut, GAMKI Bogor juga menyuarakan aspirasi agar pejabat Bimas Kristen di masa mendatang berasal dari kalangan pendeta.
Menurut mereka, seorang pendeta dinilai lebih memahami nilai-nilai pelayanan spiritual dan sosial yang dibutuhkan oleh umat.
“Kami berharap agar ke depan pejabat Bimas Kristen berasal dari profesi pendeta. Bahkan, dalam proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, seyogianya hanya pendeta yang dapat melaksanakan tugas tersebut, karena sifatnya sakral dan tidak etis bila dilakukan oleh yang bukan pendeta,” tutup Andry.
Dengan pernyataan ini, GAMKI Bogor berharap adanya perhatian serius dari pihak Kemenag demi terwujudnya pelayanan umat yang lebih bermakna dan berkeadilan.
Simak rasioo.id di Google News
Komentar