RASIOO.id – Rencana pembangunan Jalan Tol Puncak kembali menjadi sorotan publik. Proyek yang digadang-gadang sebagai solusi permanen kemacetan di kawasan wisata Puncak, Bogor, ini masuk dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol Nasional dan ditargetkan rampung pada periode 2030–2034.
Tol Puncak dirancang membentang sepanjang 51,8 kilometer, terbagi dalam lima seksi yang menghubungkan Caringin (Bogor) – Puncak (Cisarua) – Cianjur. Selain mengurai kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi terutama di akhir pekan dan musim liburan, tol ini juga akan terhubung dengan Tol Bogor–Ciawi–Sukabumi (Bocimi). Proyek tersebut diperkirakan menelan biaya konstruksi sebesar Rp 24,37 triliun dan kini masih dalam tahap studi kelayakan.
Kemacetan di jalur Puncak selama ini menjadi masalah klasik. Pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat membuat solusi jangka panjang semakin mendesak. Sementara ini, akses ke kawasan tersebut hanya mengandalkan Tol Jagorawi yang sering kali mengalami kepadatan.
Selain Tol Puncak, sebelumnya juga muncul wacana pembangunan Tol Puncak II yang akan menghubungkan Sentul hingga Cipanas, Cianjur. Namun rencana itu hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Baca Juga: Proyek Jalan Tol Bogor–Serpong via Parung bakal Habiskan Rp 8,95 Triliun
Dorongan Pemerintah Kota Bogor
Seiring dengan wacana pembangunan tol, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim terus mendorong percepatan konektivitas transportasi di wilayahnya. Pada Selasa 29 Juli 2025 yang lalu, Dedie bertemu dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Roy Rizali Anwar, di Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Dedie menyampaikan lima poin penting terkait penanganan kemacetan di Bogor. Salah satunya adalah percepatan pembangunan akses Tol Ciawi 2, Kedung Halang, dan Bogor Selatan, serta penyelesaian proyek Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) yang masih menghadapi hambatan terkait kepemilikan aset.
“Ada kebutuhan mendesak untuk membuka konektivitas baru, terutama di wilayah selatan dan timur. Kemacetan sudah terlalu lama dirasakan warga,” ujar Dedie.
Dedie juga menekankan agar pembangunan trase Batutulis bisa segera direalisasikan melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) untuk Jalan Daerah. “Jika masuk dalam program Inpres, otomatis proyek ini bisa menjadi prioritas nasional,” tambahnya.
Respons Pemerintah Pusat
Menanggapi hal itu, Dirjen Bina Marga Roy Rizali Anwar memberikan sinyal positif. Menurutnya, pemerintah pusat siap mendukung percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Bogor, dengan syarat koordinasi antara pusat dan daerah berjalan intensif.
“Kami siap membantu mencari solusi, terutama untuk proyek-proyek yang secara teknis bisa segera dilaksanakan,” kata Roy.
Ia juga mendorong Pemkot Bogor untuk segera menyiapkan dokumen teknis pendukung agar proses pengajuan percepatan pembangunan bisa lebih cepat dilakukan.
Simak rasioo.id di Google News
Komentar