RASIOO.id – Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengambil langkah strategis dan terobosan besar untuk mengantisipasi potensi defisit anggaran tahun 2026 sekaligus mengatasi persoalan pengangguran.
Rudy Susmanto menegaskan bahwa efisiensi belanja wajib dan integrasi program antarperangkat daerah menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.
Dalam arahannya, Bupati Rudy mengungkapkan bahwa terdapat empat tantangan utama yang berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Kondisi tersebut merupakan dampak kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, sehingga Pemkab Bogor harus melakukan penyesuaian dan perencanaan ulang secara menyeluruh.
“Dana Transfer Pusat mengalami pemotongan, iuran BPJS yang semula mendapat bantuan dari Provinsi kini hanya sebagian, Dana Alokasi Khusus (DAK) ditiadakan, serta beban gaji P3K guru kini sepenuhnya ditanggung oleh APBD,” jelas Rudy.
Untuk menghadapi tekanan fiskal tersebut, Pemkab Bogor akan memfokuskan kebijakan pada peningkatan efisiensi belanja dan penguatan ekonomi masyarakat.
Rudy menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menghentikan pola kerja sektoral dan beralih pada model integrasi klaster usaha.
“Berapapun uang yang dikeluarkan, harus bergantung pada bagaimana ekonomi masyarakat bisa bergerak, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” tegasnya.
Sebagai contoh, Bupati Rudy menjelaskan bahwa Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pemuda dan Olahraga harus saling berkoordinasi dalam satu klaster.
Dinas Koperasi dapat menggelar pelatihan pembuatan sepatu, sementara Dinas Perindustrian menyiapkan mesin dan bahan baku.
Peserta pelatihan diambil dari klaster yang sama, dan hasil produksinya dapat dimanfaatkan untuk pengadaan seragam sekolah.
“Dengan mewajibkan setiap perangkat daerah minimal menyelenggarakan satu klaster pelatihan dan bantuan usaha, kami memperkirakan akan lahir banyak wirausahawan baru di Kabupaten Bogor,” ujar Rudy.
Selain itu, Bupati Rudy menilai mekanisme Dapur Makan Bergizi (MBG) akan menjadi penggerak ekonomi lokal yang signifikan.
Pemkab Bogor menargetkan sebanyak 570 dapur MBG dapat beroperasi di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
“Satu dapur bisa mempekerjakan sekitar 50 orang, mulai dari juru masak, petugas kebersihan, hingga pencuci peralatan. Jika seluruh dapur berjalan, maka akan tercipta sekitar 28.500 lapangan pekerjaan baru,” ungkapnya.
Program MBG, lanjut Rudy, bukan hanya berorientasi pada peningkatan gizi anak sekolah, tetapi juga menjadi solusi nyata dalam mengurangi angka pengangguran dan memperkuat daya beli masyarakat.
Simak rasioo.id di Google News
Komentar