RASIOO.id – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tangerang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan serius Komisi III DPRD Kota Tangerang. Dalam rapat bersama Bappeda dan sejumlah OPD, dorongan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengemuka.
Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang, Sumarti, menyoroti capaian indikator makro, khususnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang saat ini berada di angka 5,2 persen. Angka tersebut dinilai masih di bawah target 5,4 persen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
Ia menegaskan, target tersebut tidak bisa diturunkan. Karena itu, Pemkot Tangerang harus menyiapkan strategi jangka panjang agar target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 bisa tercapai.
“Pertumbuhan ekonomi harus terus didorong lewat pembangunan yang terarah dan berkelanjutan,” ujarnya usai rapat, Rabu (15/4/2026).
Salah satu langkah konkret yang dibahas adalah penguatan infrastruktur transportasi. Termasuk rencana implementasi sistem Sycopic oleh Dinas Perhubungan serta pembukaan akses jalan baru di kawasan Bandara Soekarno-Hatta.
Menurutnya, pembukaan akses tersebut akan membuka peluang ekonomi baru. Aktivitas usaha seperti restoran hingga pergudangan diprediksi akan tumbuh, seiring meningkatnya mobilitas di kawasan tersebut.
“Ini bukan cuma soal jalan. Ini soal membuka peluang ekonomi baru,” katanya.
Di sisi fiskal, Komisi III juga mengingatkan potensi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat pada 2026. Kondisi ini mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam menggali PAD.
Bapenda dan DPKD diminta lebih agresif mengoptimalkan potensi pendapatan dari berbagai sektor di tiap OPD.
“Kemandirian fiskal harus diperkuat. Semua potensi PAD harus dimaksimalkan,” tegasnya.
Sementara itu, Komisi III memberikan apresiasi terhadap kinerja Perumda PDAM Tirta Benteng. Dalam LKPJ 2025, perusahaan daerah tersebut mencatatkan kontribusi dividen hingga Rp8 miliar.
Capaian ini dinilai akan terus meningkat seiring proses peralihan aset dan pelanggan dari PDAM Tirta Kerta Raharja milik Kabupaten Tangerang ke Tirta Benteng.
Meski begitu, DPRD mengingatkan agar peningkatan pendapatan tidak mengesampingkan kualitas layanan. Beberapa persoalan teknis seperti kebocoran pipa dan transisi administrasi penagihan masih menjadi perhatian.
“Pelayanan publik tetap jadi prioritas. Jangan sampai fokus ke profit, tapi layanan terabaikan,” tutup Sumarti.
Komentar