DPRD Jabar Dorong Pembangunan Underpass Kebon Pedes Bogor, Soroti Risiko Kecelakaan di Perlintasan Kereta

RASIOO.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera merealisasikan pembangunan underpass di perlintasan kereta api Kebon Pedes (Bondes), Kota Bogor. Desakan ini muncul menyusul meningkatnya kekhawatiran terhadap keselamatan warga di titik perlintasan sebidang yang dinilai rawan kecelakaan.

Iwan menegaskan, kawasan Kebon Pedes merupakan jalur dengan intensitas lalu lintas tinggi dan memiliki risiko kecelakaan yang serius. Apalagi, perlintasan tersebut berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga perlu segera masuk prioritas pembangunan.

“Kebon Pedes adalah titik rawan yang menjadi kewenangan provinsi. Pembangunan underpass di sana tidak bisa ditunda lagi. Kami di DPRD akan mengawal agar anggaran konstruksinya diprioritaskan,” ujar Iwan, Rabu 29 April 2026.

Dorongan percepatan pembangunan ini juga diperkuat oleh insiden kecelakaan di perlintasan sebidang Bekasi Timur pada Selasa, 28 April 2026, yang kembali menyoroti tingginya risiko di titik-titik perlintasan tanpa pemisah jalur.

Selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Iwan meminta Pemprov Jabar aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memaksimalkan peluang pendanaan dari APBN. Saat ini, disebutkan terdapat proyeksi dana sekitar Rp4 triliun dari instruksi Presiden Prabowo yang dialokasikan untuk penataan sekitar 1.800 perlintasan sebidang di Pulau Jawa.

“Kita perlu memastikan dana ini terdistribusi secara efektif untuk solusi permanen, sehingga interaksi antara jalur kereta dan jalan raya bisa diminimalkan,” jelasnya.

Berdasarkan data PT KAI per April 2026, terdapat 3.703 perlintasan sebidang di Indonesia, dengan 912 di antaranya belum dijaga. Kondisi ini dinilai semakin berisiko seiring meningkatnya volume kendaraan di wilayah perkotaan seperti Bogor, Bekasi, dan Bandung.

Iwan menegaskan, kebijakan pembangunan ke depan tidak hanya fokus pada kelancaran transportasi, tetapi juga harus menjamin keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.

Komentar