RASIOO.id – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pembentukan lembaga aglomerasi Jabodetabek menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi persoalan banjir lintas wilayah. Hal itu disampaikan usai menghadiri kegiatan di Perpustakaan Kota Bogor pada Rabu, 6 Mei 2026.
Menurut Bima Arya, meningkatnya intensitas banjir dan munculnya titik genangan baru di Jakarta serta daerah penyangga menjadi tanda bahwa penanganan bencana tidak lagi bisa dilakukan masing-masing daerah secara terpisah.
Ia menilai kondisi cuaca ekstrem belakangan ini telah melampaui kapasitas penanganan pemerintah daerah jika hanya mengandalkan koordinasi wilayah masing-masing.
“Pelembagaan aglomerasi ini mendesak. Ini akan menjadi wadah bagi pemerintah daerah di sekitar Jakarta untuk melakukan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program mitigasi bencana secara bersama-sama,” ujarnya.
Bima juga menyoroti fenomena baru di Jakarta, di mana sejumlah kawasan yang sebelumnya dinilai aman kini mulai terendam banjir. Kondisi itu disebut menjadi bukti tantangan lingkungan kini berada pada level berbeda.
Tak hanya Jakarta, ia juga menyoroti munculnya titik banjir baru di Bogor yang sebelumnya tidak pernah terdampak. Menurutnya, hal tersebut menjadi sinyal adanya persoalan dalam tata kelola lingkungan dan perencanaan wilayah.
Ia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait tata ruang dan perencanaan pembangunan.
“Saya yakin BPBD dan Bappeda sudah memiliki data, tinggal dilihat apa persoalan yang harus dibenahi, apakah terkait perencanaan atau tata ruang, itu harus dievaluasi,” katanya.
Melalui pembentukan lembaga aglomerasi Jabodetabek, pemerintah berharap sinkronisasi data tata ruang antarwilayah dapat berjalan lebih akurat. Dengan begitu, langkah penanganan seperti normalisasi sungai, pembangunan kolam retensi, hingga perbaikan drainase dapat dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Pemerintah pusat melalui Kementrisn Dalam Negri Republik Indonesia berharap koordinasi lintas daerah tersebut segera direalisasikan agar perlindungan warga di kawasan Jabodetabek bisa dilakukan lebih maksimal
Komentar