RASIOO.ID – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Tangerang menggelar aksi mimbar bebas di kawasan Tugu Adipura, Kamis 7 Mei 2026. Aksi yang bertepatan dengan momentum Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) itu menjadi panggung kritik terhadap kebijakan pemerintah di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan.
Puluhan massa aksi membawa berbagai tuntutan, mulai dari penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk kampus, kritik terhadap sistem outsourcing, hingga sorotan terhadap anggaran pendidikan nasional yang dinilai belum tepat sasaran.
Ketua DPC GMNI Kota Tangerang, Elwin Mendrova, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk refleksi sekaligus perlawanan terhadap ketidakadilan yang masih dirasakan masyarakat.
“Momentum May Day dan Hardiknas ini menjadi pengingat bahwa masih banyak persoalan buruh dan pendidikan yang belum diselesaikan pemerintah,” ujarnya dalam orasi.
GMNI menilai pemerintah belum sepenuhnya menjalankan amanat alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan. Mereka menuding program MBG dimasukkan ke dalam komponen pendidikan demi memenuhi target anggaran tersebut.
Menurut GMNI, kondisi ekonomi masyarakat saat ini justru membutuhkan kebijakan yang lebih menyentuh kebutuhan mendesak, seperti subsidi BBM dan peningkatan kesejahteraan guru honorer.
“Di tengah harga kebutuhan pokok yang naik dan nilai tukar rupiah yang melemah, anggaran MBG seharusnya bisa dialihkan untuk subsidi BBM dan gaji guru honorer,” kata Elwin.
Penolakan paling keras disampaikan terkait rencana penerapan MBG di lingkungan perguruan tinggi. GMNI menilai kampus seharusnya difokuskan pada penguatan riset, inovasi, dan penelitian.
“Kalau MBG masuk kampus, itu bentuk penghinaan terhadap kaum intelektual. Kampus membutuhkan dukungan riset dan penelitian, bukan program yang tidak menyentuh akar persoalan pendidikan tinggi,” tegasnya.
Selain isu pendidikan, GMNI juga mengkritik sistem outsourcing yang dinilai semakin merugikan pekerja. Mereka menyoroti Permenaker Nomor 6 Tahun 2025 yang dianggap belum mampu mengakomodasi realitas ketenagakerjaan di lapangan.
Menurut GMNI, praktik outsourcing membuat banyak pekerja, khususnya tenaga harian lepas, kehilangan kepastian upah dan perlindungan kerja karena bergantung pada perusahaan pihak ketiga.
“Banyak buruh yang upahnya ditentukan perusahaan outsourcing, bukan berdasarkan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada pekerja,” ujarnya.
Tak hanya itu, massa aksi juga menyoroti pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang dinilai kurang transparan. Mereka mempertanyakan isu penghapusan sejumlah jurusan serta ketimpangan anggaran antara sekolah kedinasan dan sekolah umum.
GMNI menyebut besarnya anggaran sekolah kedinasan dibanding sekolah umum mencerminkan belum meratanya perhatian negara terhadap pendidikan masyarakat sipil.
Dalam aksinya, GMNI turut membawa keresahan pengemudi ojek online terkait besarnya potongan dari aplikator. Mereka mendesak pemerintah memperjelas regulasi hubungan kerja antara aplikator dan pengemudi agar lebih adil.
“Kami melihat sendiri bagaimana besar potongan yang diterima pengemudi ojol. Negara harus hadir memberikan perlindungan,” tuturnya.
GMNI Kota Tangerang memastikan penolakan terhadap MBG di kampus akan terus dikonsolidasikan ke berbagai perguruan tinggi dan dibawa dalam aksi lanjutan di tingkat nasional.
Komentar