RASIOO.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah paling tegas sejak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan. Sebanyak 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi ditutup permanen mulai 27 Juli 2026 setelah terbukti melakukan berbagai pelanggaran serius.
Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Kepala BGN yang baru, Sudaryono, sebagai bagian dari operasi bersih-bersih dan reformasi menyeluruh terhadap program prioritas pemerintah agar pelayanan gizi bagi jutaan anak Indonesia berjalan sesuai standar.
Penutupan ratusan dapur ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan hasil evaluasi nasional, banyak dapur terbukti melanggar standar operasional, mulai dari kebersihan yang buruk, sanitasi yang tidak memenuhi syarat, kualitas makanan yang tidak layak, hingga tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Beberapa dapur bahkan dikaitkan dengan kasus keracunan makanan yang menjadi perhatian serius pemerintah.
Tak hanya itu, BGN juga menemukan sejumlah dapur yang tetap menggunakan komoditas bersubsidi seperti Minyakita, gas elpiji 3 kilogram, serta beras SPHP untuk operasional program. Padahal, seluruh penyedia MBG diwajibkan membeli bahan pangan sesuai Harga Acuan Penjualan (HAP) agar bantuan pemerintah tepat sasaran.
“Kami tidak akan mentoleransi pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan penerima manfaat maupun merugikan negara,” tegas BGN dalam keterangannya.
Berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang hanya memberikan sanksi penangguhan operasional, kali ini dapur yang ditutup permanen tidak akan menerima pembayaran insentif maupun kompensasi apa pun dari pemerintah.
Secara nasional, 833 dapur yang ditutup tersebar di berbagai wilayah. Di Wilayah I yang meliputi Sumatera terdapat 98 dapur yang dihentikan operasionalnya, termasuk empat dapur di Lampung Timur. Sementara Wilayah II yang mencakup Jawa dan Madura menjadi daerah dengan jumlah penutupan mencapai 311 dapur. Adapun Wilayah III yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara hingga Papua mencatat jumlah terbanyak, yakni 424 dapur, termasuk pembekuan akses rekening virtual terhadap 16 dapur di Nusa Tenggara Barat.
Meski melakukan penutupan besar-besaran, BGN memastikan layanan Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak sekolah tetap berjalan. Distribusi makanan akan dialihkan ke dapur-dapur yang telah memenuhi standar dan berada di lokasi terdekat sehingga penerima manfaat tidak kehilangan layanan.
Langkah reformasi juga menyasar internal lembaga. Bersamaan dengan penutupan dapur, BGN memberhentikan 261 pegawai, terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli, yang diduga terlibat dalam pelanggaran disiplin maupun tata kelola program.
Untuk mencegah persoalan serupa terulang, pemerintah menyiapkan sistem pengawasan digital berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Melalui sistem tersebut, orang tua, sekolah, hingga masyarakat nantinya dapat memantau menu makanan, kandungan gizi, serta proses distribusi secara lebih transparan dan real time.
Langkah tegas ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya mengejar perluasan Program Makan Bergizi Gratis, tetapi juga memastikan kualitas, keamanan pangan, dan tata kelola anggaran berjalan sesuai standar. BGN menegaskan, seluruh mitra dapur wajib mematuhi ketentuan yang berlaku apabila ingin tetap menjadi bagian dari program strategis nasional tersebut.
Komentar