RASIOO.id – Hujan yang mengguyur Kota Bogor tak menyurutkan langkah puluhan mahasiswa dan pemuda untuk menyuarakan tuntutan mereka. Sekitar 50 demonstran dari berbagai organisasi dan kampus turun ke jalan dan menggelar aksi di depan Istana Bogor, Kamis 27 Agustus 2026.
Massa yang tergabung dalam aliansi kolektif tersebut terdiri dari Aliansi Pemuda Hindu Bali (APHB), Ikatan Keluarga Mahasiswa Sumatera Utara (IKAMSU), Forum Mahasiswa Bergerak Indonesia (FMBI), Aliansi Muda Bersatu (AMB), Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), serta mahasiswa UIKA, Universitas Pakuan dan sejumlah elemen pemuda Kota Bogor.
Aksi berlangsung di tengah guyuran hujan. Situasi sempat memanas ketika terjadi saling dorong antara massa aksi dengan aparat kepolisian. Setelah itu, demonstran bergerak maju mendekati kawasan Istana Bogor untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Koordinator lapangan (Korlap), Naufal, mengatakan aksi tersebut digelar secara independen sebagai bentuk keresahan mahasiswa terhadap sejumlah persoalan hukum, korupsi, pendidikan hingga kondisi kelembagaan mahasiswa di Kota Bogor.
“Kami adalah mahasiswa biasa yang melihat keresahan dikarenakan kelembagaan-kelembagaan seluruh kampus Kota Bogor sudah vakum dan tidak bergerak lagi,” ujar Naufal.
Menurutnya, kondisi tersebut mendorong mahasiswa dari berbagai kelompok untuk menghimpun diri dan membentuk aliansi bersama.
“Maka kami membentuk aliansi menghimpun diri bersama untuk terus mengawal gerakan-gerakan ini,” tambahnya.
Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan
Salah satu tuntutan utama massa adalah mendesak DPR RI dan pemerintah segera menyelesaikan serta mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Mereka juga meminta proses pembahasan regulasi tersebut dilakukan secara transparan, termasuk adanya kejelasan mengenai tahapan dan jadwal pembahasannya.
Tak berhenti di sana, massa meminta DPR RI dan pemerintah memberikan komitmen tertulis terkait kepastian pengesahan RUU tersebut.
Dalam tuntutan terkait pemberantasan korupsi, mahasiswa juga mendorong penerapan hukuman yang lebih berat bagi pelaku korupsi, termasuk hukuman mati, serta menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu.
Soroti Program MBG hingga Karhutla
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi sorotan dalam aksi tersebut.
Massa menuntut pekerja dapur MBG tidak lagi disebut sebagai “relawan”, melainkan memperoleh status kerja resmi, hak yang layak serta jaminan keselamatan kerja.
Mereka juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi secara terbuka terhadap pelaksanaan MBG untuk memastikan program tersebut berjalan akuntabel dan terhindar dari potensi penyimpangan anggaran.
Selain itu, massa membawa isu Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Mereka meminta pemerintah menetapkan status darurat nasional atas bencana asap yang dinilai terus berulang serta mengambil tindakan tegas terhadap korporasi yang terbukti melakukan pembakaran lahan.
Persoalan mitigasi kebakaran di kawasan permukiman padat dan gedung publik juga menjadi perhatian. Pemerintah diminta memperkuat sistem proteksi kebakaran sekaligus memastikan korban mendapatkan bantuan yang layak.
Pendidikan dan Ruang Digital Ikut Disorot
Di sektor pendidikan, mahasiswa menolak kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta meminta dugaan praktik nepotisme dan jual-beli kursi di perguruan tinggi negeri diusut.
Mereka juga menyuarakan penolakan terhadap tindakan yang dianggap sebagai kriminalisasi di ruang digital, termasuk intimidasi terhadap akun serta pembekuan rekening donasi yang digunakan untuk kegiatan publik.
Sebagai bagian dari aksi, massa juga menuntut agar kajian akademik yang telah mereka susun dapat diteruskan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Istana Kepresidenan Kota Bogor, Erwin Wicaksono.
Naufal menegaskan, aksi tersebut bukan menjadi akhir dari gerakan mereka.
Pihaknya akan terus memantau respons pemerintah dan penegak hukum terhadap seluruh tuntutan yang disampaikan.
“Kami akan terus mengawal dan memantau seluruh respons pemerintah dan penegak hukum terhadap tuntutan yang telah disampaikan,” tegasnya.
Komentar