RASIOO.id – DPRD Kota Tangerang mendesak Pemerintah Kota Tangerang meninggalkan pendekatan konvensional dalam menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah diminta melakukan kajian yang lebih akurat untuk memetakan potensi pendapatan daerah secara maksimal.
Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo mengatakan, penentuan target PAD selama ini masih banyak mengacu pada realisasi pendapatan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, pola tersebut tidak cukup untuk menggambarkan potensi riil yang dimiliki Kota Tangerang.
Hal itu disampaikan Arief dalam agenda Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan, Rabu 2 September 2026.
“Waktu pembahasan KUA-PPAS, kami sudah menekankan bahwa kita sudah harus mulai mengubah cara pandang kita terhadap penentuan target PAD. Dari yang sebelumnya hanya berpatokan kepada realisasi PAD tahun-tahun sebelumnya, dengan melakukan kajian untuk menentukan secara valid, akurat, dan akuntabel sebenarnya potensi maksimal PAD kita itu ada di angka berapa,” ujar Arief.
Ia menilai kajian akademis dan empiris diperlukan agar Pemkot Tangerang memiliki gambaran yang jelas mengenai potensi pendapatan sekaligus hambatan dalam mencapainya.
Menurut Arief, penggunaan angka realisasi masa lalu sebagai satu-satunya acuan berisiko membuat pemerintah daerah kehilangan peluang untuk menggali sumber pendapatan baru. Kondisi tersebut menjadi semakin penting di tengah kebijakan efisiensi dan potensi pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kalau kita hanya menggunakan pendekatan konvensional dan menjadikan realisasi berapa itu jadi acuan untuk penentuan target tahun ini tanpa kemudian kita melakukan kajian secara akuntabel potensi kita sebenarnya di angka berapa dan masalah kita untuk mencapai itu apa saja, serta mengupayakan program-program untuk melakukan peningkatan kapasitas fiskal kita menuju level maksimalnya, saya kira nanti ke depan akan semakin berat beban fiskal kita,” jelasnya.
Arief juga menyoroti sektor retribusi sampah sebagai salah satu contoh potensi PAD yang menurutnya perlu dihitung secara lebih komprehensif. Ia mempertanyakan berapa besar potensi maksimal retribusi yang dapat dikumpulkan dari rumah tangga maupun sektor industri di Kota Tangerang.
“Contoh sederhana yang sering saya sampaikan, retribusi sampah. Berapa sebenarnya potensi maksimal retribusi sampah yang bisa kita kumpulkan dari seluruh Kota Tangerang? Ini kan kita belum punya kajiannya,” katanya.
Ia mendorong kajian tersebut segera dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan pemetaan berbagai persoalan yang menghambat pencapaian target serta penyusunan program peningkatan kapasitas fiskal secara bertahap dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Wali Kota Tangerang Sachrudin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan APBD demi mendukung kesejahteraan masyarakat.
Sachrudin mengatakan, upaya meningkatkan kapasitas fiskal tidak dapat dilakukan pemerintah secara sektoral. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.
“Pemerintah tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan. Oleh karena itu, partisipasi dan peran serta masyarakat, bahkan semua pihak seperti pemangku kepentingan pentahelix, sangat diperlukan,” pungkasnya.
Komentar