RASIOO.id – Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu Kota Tangerang mendesak DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan bersama pihak eksekutif.
Desakan tersebut disampaikan untuk memastikan sejumlah tuntutan pegawai yang belum terealisasi dalam RDP sebelumnya, khususnya terkait penyesuaian ijazah dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Ketua Forum PPPK Penuh Waktu Kota Tangerang, Jamiludin, mengatakan pihaknya meminta DPRD menjadi penengah dalam memperjuangkan aspirasi para pegawai kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, RDP lanjutan diperlukan untuk memastikan poin-poin kesepakatan maupun tuntutan yang telah disampaikan dalam pertemuan sebelumnya benar-benar ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif.
“Tuntutannya yaitu RDP lanjutan untuk melegalitas dan memastikan poin-poin RDP awal itu dilaksanakan oleh eksekutif,” kata Jamiludin, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, terdapat dua persoalan utama yang menjadi perhatian forum, yakni penyesuaian jenjang pendidikan pegawai PPPK formasi teknis tahun 2024 dan kesetaraan pemberian TPP dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Jamiludin menyebut, sekitar 1.500 pegawai PPPK penuh waktu formasi teknis 2024 yang memiliki ijazah S1 dinilai mengalami penurunan kualifikasi pendidikan menjadi setingkat SMA.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dikaji dan diperbaiki agar jenjang pendidikan yang dimiliki para pegawai dapat kembali diakui sesuai kualifikasi ijazahnya.
“Karena ijazah teman-teman itu yang kemarin P3K di-downgrade. Yang seharusnya S1 menjadi SMA. Kami ingin dikembalikan lagi menjadi S1. Yang kedua, TPP sesuai dengan Undang-Undang ASN dikembalikan, disetarakan dengan PNS,” jelasnya.
Ia berharap, tuntutan tersebut dapat segera direalisasikan sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan pegawai hingga akhir tahun. Jika belum ada perkembangan, forum mengaku akan menentukan langkah lanjutan untuk memperjuangkan hak anggotanya.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang, Hadi Saputra, mengatakan pihaknya akan menyampaikan hasil audiensi beserta tuntutan forum kepada pimpinan.
Terkait TPP, Hadi menjelaskan bahwa pembahasan kenaikan telah memiliki dasar melalui Peraturan Wali Kota (Perwal). Namun, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, usulan penyesuaian ijazah masih akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pimpinan untuk mengetahui mekanisme dan kemungkinan tindak lanjutnya.
“Nanti RDP lagi paling telat akhir Desember, tergantung surat dari dewan. Nanti mengundang TAPD juga,” kata Hadi.
Di sisi lain, anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Moch Pandu, menyatakan pihaknya telah menerima aspirasi Forum PPPK Penuh Waktu. DPRD juga berupaya mengakomodasi sejumlah usulan sesuai kewenangan pemerintah daerah dan ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, Pandu mengakui terdapat persoalan yang tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kota karena berkaitan dengan regulasi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ia menyebut, pembahasan mengenai kenaikan TPP mulai bergulir dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Sedangkan persoalan penyesuaian atau penyetaraan ijazah masih membutuhkan komunikasi dan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Tangerang berencana berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas kemungkinan rumusan kebijakan yang dapat mengakomodasi aspirasi para pegawai PPPK.
“Tindak lanjutnya nanti setelah kami berkoordinasi, mungkin ke depan bukan mereka yang minta datang ke sini, tapi insyaallah nanti kami akan mengundang mereka,” tutup Pandu.














Komentar