RASIOO.id – Pemerintah Kabupaten Bogor mengalami masalah keuangan untuk penganggran program pembanggunan 2026. Hal tersebut dikarenakan dana transfer dari pemerintah Pusat ke daerah dipangkas senilai Rp623 Miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, kondisi tersebut membuat pihaknya harus melakukan restrukturisasi APBD 2026,untuk dengan melakukan penyesuaian program sesuai kemampuan anggaran.
“Hitungannya nanti akan pendapatan kita itu akan berkurang dari Rp623 miliar. (karena itu) nanti struktur anggaran kita sedikit berbeda,” kata dia, Senin 20 Oktober 2025.
Meski demikian, ada beberapa program prioritas Bupati Bogor, Rudy Susmanto yang tidak akan berubah, diantaranya sektor kesehatan dan pendidikan. Pemkab Bogor tidak akan merubah program Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta yang menjadi janji politik kepala daerah.
“UHC itu menjadi prioritas, UHC 100 persen itu sudah janji pak Bupati, itu yg menjadi prioritas kita walaupun dana transfer kita berkurang, tapi itu menjadi prioritas kita,” jelas dia.
“Kita tetap menginginkan adanya perbaikan di kesehatan, pendidikan, dan pembangunan desa juga di kedepankan,” lanjutnya.
Kendati demikian, Pemkab Bogor masih melakukan komunikasi soal program bantuan keuangan Rp1,5 Miliar per desa pada 2026 mendatang. Sebab, kata dia, program tersebut akan memakan banyak anggaran jika seluruh desa diberikan Rp1,5 Miliar di tengah pengurangan dana transfer.
“kita harus mendapat persetujuan dari DPRD, tapi program itu tetep ada, apakah itu Rp1,5 Miliar atau Rp1 miliar, kalau memang sangat turunnya cukup banyak,” tutup dia.
Simak rasioo.id di Google News
Komentar