RASIOO.id – Komisi II DPRD Kabupaten Bogor mengaku telah melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE). Sayangnya, pihak perusahan milik daerah tersebut tidak kooperatif dan sering mangkir saat dipanggil rapat atau mendiskusikan persoalan.
Hal itu dikatakan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara. Politisi Partai Gerindra ini bahkan mengatakan, pemanggilan sudah dilakukan pihaknya sebelum keluar Laporan Hasil Pemeriksaan (BPK) atas keuangan Pemerintah KabupatenBogor tahun anggaran 2022. Persoalan PPE jadi salah satu temuan BPK yang harus diselesaikan.
“PPE sudah beberapa kali kita mau diskusi, tapi setiap diundang belum pernah hadir,” kata Sastra, Sabtu 1 Juli 2023.
Baca Juga : PT PPE Bogor, Setengah Mati ditangani Setengah Hati
Sehingga, kata dia, Dewan kesulitan untuk mencari jalan keluar bersama atas permasalahan yang sudah lama terjadi di PT PPE. “Saya berharap permasalahannya segera selesai,” jelas dia.
Sastra menyebut, Komisi II tidak akan melakukan intervensi apapun kepada aparat penegak hukum (APH) yang saat ini sedang melakukan pemeriksaaan terhadap kasus yang menimpa PT PPE.
“Engga, proses hukum harus terus berjalan, kita ga mau Intervensi urusan itu,” tegas dia.
Baca Juga : Sekarat PT PPE Bogor, Energi Baru Diucap Dosa Terungkap
Menurut Sastra, dari hasil LHP BPK yang ia terima, BPK menyoroti sejumlah permasalahan maladministasi yang dilakukan PT PPE. Komisi II, lanjut dia, minta masalah tersebut segera dibenahi.
“Untuk segera dibenahi, menurut mereka ada sesuatu yang kurang pas, BPK minta dibenahi,” tutup dia.
Baca Juga : Jejak Bisnis PT PPE Bogor, Menambang Anggaran Tinggalkan Hutang
Saat ini DPRD Kabupaten Bogor juga tengah membahas LHP BPK dengan membentuk panitia khusus (Pansus0. Pansus yang diketuai oleh Mochamad Hanafi dari Partai Demokrat itu juga menyoroti masalah PT PPE yang kembali menjadi temuan BPK.
Komentar