RASIOO.id – Kemudahan warga Kabupaten Bogor mendapatkan layanan administrasi kependudukan menjadi resolusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor pada 2023. Rencananya, Disdukcapil Kabupaten Bogor akan menggelar Gebyar Adminduk pada 21-25 Februari 2023. Semua pelayanan administrasi kependudukan akan dilayani, seperti pembuatan e-KTP, Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), hingga Akta Kelahiran.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor, Bambang Setiawan menerangkan, Gebyar Adminduk digelar untuk memudahkan masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan. Pasalnya, hingga akhir 2022 warga Kabupaten Bogor wajib KTP sebanyak 3.800.221 jiwa.
Dari jumlah tersebut, 3.766.965 jiwa telah melakukan perekaman e-KTP sementara penduduk yang telah memiliki e-KTP sebanyak 3.727.254 jiwa. Dengan kata lain, masih ada 33.256 jiwa warga Kabupaten Bogor belum melakukan perekaman e-KTP.
“Dari data wajib e-KTP itu, yang sudah memiliki e-KTP 3.727.254 jiwa atau 98,08 persen. Itu salah satu yang mendasari kami untuk menggelar Gebyar Adminduk 2023,” kata Bambang, Kamis (12/1).
Menurutnya, Gebyar Adminduk menargetkan 9.000 penduduk untuk hadir dengan pelayanan one day service atau satu hari jadi dan membawa pulang dokumen kependudukan. Menurut Bambang, Gebyar Adminduk merupakan upaya pihaknya untuk memaksimalkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
“Untuk memaksimalkannya, kami juga bekerjasama dengan Ditjen Dukcapil dan juga Disdukcapil Jawa Barat. Mereka akan membantu kami. Bahkan Ditjen Dukcapil akan memberikan pasokan blanko e-KTP yang telah kami minta,” jelasnya.
Tak hanya itu, dalam kegiatan itu pula, Disdukcapil Kabupaten Bogor melibatkan sejumlah elemen. Mulai dari Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kesehatan (Dinkes), Satpol PP dan pihak lain yang berkaitan.
Kata Bambang, keterlibatan sejumlah elemen tersebut agar Gebyar Adminduk berjalan sukses tanpa ekses seperti yang diharapkan.
“Untuk kesiapannya sudah kami rancang termasuk jumlah personel atau petugas yang akan melayani. Terlebih Ditjen Dukcapil pun akan membantu membuka pelayanan. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat,” kata Bambang.
Sementara, Perencana Ahli Madya Bidang Pendaftaran Penduduk Ditjen Dukcapil, Ahmad Ridwan mengatakan, Gebyar Adminduk yang akan dilaksanakan Disdukcapil Kabupaten Bogor harus betul-betul dimatangkan.
Berangkat dari pengalaman di daerah lain, Ridwan menyebut bahwa tak jarang kegiatan tersebut menimbulkan chaos. Sehingga, Disdukcapil Kabupaten Bogor harus dengan siap dan sigap sebelum pelaksanaan Gebyar Adminduk berlangsung.
“Semua harus disiapkan. Mulai dari personelnya, alatnya dan lain-lain. Ini harus diperhatikan, karena pasti akan banyak orang datang, masyarakat akan banyak di sini. Jangan sampai menimbulkan chaos,” kata dia.
Ridwan juga berharap elemen yang terlibat dalam Gebyar Adminduk tersebut bekerja dengan maksimal. Seperti kepolisian dan TNI menjaga keamanan, Dinkes siaga ketika ada masyarakat sakit dan elemen lainnya. Hal itu dilakukan agar Gebyar Adminduk yang dilaksanakan untuk membantu masyarakat bisa berjalan semestinya.
Di samping itu, Ridwan memastikan jika pihaknya akan terjun langsung membantu pelaksanaan Gebyar Adminduk. Mulai dari personel hingga alat-alat seperti alat rekam, jaringan komunikasi data, ribbon, film dan cleaning kit yang dimiliki pihaknya akan diperbantukan untuk memaksimalkan pelayanan kependudukan dalam acara tersebut.
“Kami akan siapkan alat dan personelnya. Karena ini kan umum, untuk siapa saja. Bahkan orang luar daerah yang tinggal di Kabupaten Bogor pun bisa dilayani di sini,” jelas Ridwan..
Tak hanya itu, Ridwan juga mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan blanko e-KTP yang diminta oleh Disdukcapil Kabupaten Bogor dalam Gebyar Adminduk tersebut.
“Insyaallah di hari H blanko sesuai yang diminta dan cukup. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar,” kata Ridwan. (*)
Editor : Ramadhan
1 komentar