RASIOO.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan mulai mengerjakan pembangunan Kantor Pusat Pemerintahan Baru Kota Bogor pada tahun 2026 mendatang. Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim mengungkapkan, progres pembangunan Kantor Pusat Pemerintahan Baru Kota Bogor di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur.
Tahun 2023 ini, Pemkot Bogor akan melakukan cut and fill untuk pembukaan jalan menuju Kantor Pusat Pemerintahan Baru Kota Bogor. Kemudian, di tahun 2024, Pemkot Bogor akan melakukan betonisasi pada akses jalan menuju Kantor Pusat Pemerintahan Baru.
Setelah itu, tahun 2025, Pemkot Bogor berencana menyiapkan Detail Engineering Design (DED) untuk Kantor Pusat Pemerintahan Baru.
Baca Juga: Revitalisasi Terminal Baranangsiang, Dedie Rachim Sebut Fasilitas bakal Lengkap Hingga Ada Mall
“Sebenarnya gambarannya (untuk Kantor Pusat Pemerintahan Baru) sudah ada, diberikan kontribusi dari PT SEG, tapi belum di DED-kan. Mungkin di 2025 di DED-kan, bertahap mungkin di 2026 mulai dibangun,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim usai meninjau pembangunan akses jalan Kantor Pusat Pemerintahan Baru, Senin 13 Maret 2023.
Tak hanya Kantor Pusat Pemerintahan Baru, menurut Dedie Rachim, dalam pembangunan nanti juga akan ada lapangan sepakbola hingga masjid di sekitar Kantor Pusat Pemerintahan.
“Kalau memungkinkan lapangan bola menjadi bagian dari sarana olahraga buat Bogor Timur, yang bisa dimanfaatkan juga oleh warga. Kita juga rencana ada masjid juga ya, mudah-mudahan itu bisa direalisasi,” ucap Dedie Rachim.
Baca Juga: Di Festival Cap Go Meh, Bima Arya Promosikan Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor
Meski begitu, di Kantor Pusat Pemerintahan Baru nanti hanya diisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sifatnya perkantoran dan pelayanan publik.
Sehingga, masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik dipermudah. Karena, dalam satu komplek itu mereka tinggal jalan kaki dari satu kantor ke kantor lain, dan bisa langsung beres.
“Kalau balai kota tetap, hanya perkantoran dan pelayanan publik disatukan. Dalam bayangan kita sebetulnya ada 21 OPD yang bisa berkantor bersama-sama disini, dengan kapasitas tampung kurang lebih seribu pegawai,” ungkap Dedie Rachim.
Soal kantor yang ditinggalkan masing-masing OPD, diakuinya, aset yang selama ini dikelola masing-masing dinas akan dimanfaatkan untuk kepentingan instansi atau lembaga pemerintahan lainnya.
Diantaranya, seperti KPU Kota Bogor, MUI Kota Bogor, Baznas Kota Bogor, KPAID Kota Bogor, Bawaslu Kota Bogor serta lain sebagainya.
“Jadi Insya Allah aset yang ditinggalkan tidak akan terbengkalai, tapi akan dimanfaatkan dan dipinjam pakaikan oleh berbagai instansi plat merah yang membutuhkan sarana prasarana,” ungkap Dedie Rachim.
Hal penting dalam pembangunan Kantor Pusat Pemerintahan Baru Kota Bogor ini, bahwa tujuan utama memindahkan kantor pemerintahan ini untuk merestribusi agar kemacetan tidak menumpuk di tengah Kota Bogor.
Mengingat, di tengah kota ada Istana Bogor, Kebun Raya Bogor, perkantoran pemerintahan dan vertikal, serta museum.
Baca Juga: Dedie : Film Rio The Survivor Jadi Inspirasi Tanggulangi HIV
“Nah, ini juga upaya pengembangan wilayah Bogor Timur. Sehingga nanti tidak lagi ada kesan seolah-olah pembangunan hanya disekitaran SSA saja. Tetapi, kita menjangkau semua titik-titik di wilayah seluruh Kota Bogor yang tersebar,” ujar Dedie A Rachim.
Wakil Wali Kota Bogor ini pun sempat meninjau lokasi pembangunan akses jalan masuk menuju Kantor Pusat Pemerintahan Baru Kota Bogor yang direncakan dibangun di wilayah Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur pada Senin, 13 Maret 2023.
Dari kebutuhan total akses jalan sekitar 1,2 Km itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menganggarkan anggaran senilai Rp1,5 miliar pada tahun 2023 ini.
“(Hari ini) Saya meninjau secara langsung rencana jalan akses menuju Balai Kota Bogor (Kantor Pusat Pemerintahan Baru) masa depan. Apa yang sudah kami perjuangkan melalui Dirjen Kekayaan Negara beberapa waktu lalu, tentu harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkrit,”beber Dedie Rachim.
Menurut dia, dalam pembangunan akses jalan masuk menuju Kantor Pusat Pemerintahan Baru Kota Bogor ini, Pemkot Bogor bekerjasama dengan PT SEG sebagai anak perusahaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Di mana, dari total jalan sekitar 1,2 Km, PT SEG menyiapkan atau membangun jalan kurang lebih sekitar 650 meter. Sementara, Pemkot Bogor menindaklanjuti kurang lebih sekitar 600 meter.
“Anggaran kami kecil. Anggaran kami masih hanya cut and fill (pada tahun 2023 ini). Nilainya mungkin satu miliaran,” ucap Dedie Rachim.
Baca Juga: Ini Perubahan 13 Trayek Angkot di Kota Bogor Efek Pembangunan Jembatan Otista
Atas hal itu, dia juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada PT SEG, yang selama ini sudah memberikan bantuan, terutama kerjasama untuk membuka dan membangun akses jalan ini.
Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk PT SEG yang selama ini sudah memberikan bantuan,” imbuh Dedie Rachim.
Adapun, saat ini yang dirasa paling penting dalam pembangunan akses jalan ini adalah, bagaimana Pemkot Bogor menyesuaikan atau menyelaraskan dengan gambar teknik dan juga rencana tapak, termasuk datastage yang dilakukan PT SEG.
“Karena jangan sampai SEG menyiapkan lebar jalan 18 meter, kami cuma 12 meter. Makanya ini kami akan sama kan jalur masukan dari ujung jalan menuju ke Pusat Pemerintahan Baru,” kata Dedie Rachim.
Termasuk, Pemkot Bogor juga akan melakukan komunikasi dengan pihak Bogor Raya City agar bisa mengkoneksikan jalan akses di samping jalan tol.
“Jadi kalau kita keluar dari Tol Bogor Selatan, nah itu akan nyambung dengan lokasi Balai Kota masa depan. Kemudian dari Jembatan Cinta, Kampung Sawah. Insya Allah juga nanti akan tersambung,” ujar Dedie Rachim.
Sementara itu, Kepala DPUPR Kota Bogor, Rena Da Frina menuturkan, bahwa untuk tahun ini Pemkot Bogor mengganggarkan anggaran senilai Rp1,5 miliar untuk pembangunan jalan menuju Kantor Pusat Pemerintahan Baru. Namun, pengerjaan pembangunan baru sebatas cut and fill.
Baca Juga: Bima Arya Minta PUPR Kota Bogor Awasi Pengerjaan TPT di Batutulis
“Dana yang Rp1,5 miliar itu kita akan gunakan untuk melanjutkan (pembangunan) dari mereka (PT SEG) yang sudah dibangun dari STA 0-650. 1,5 miliar tidak cukup betonisasi,” kata Rena Da Frina.
Kalau pun belum bisa dibangun beton atau aspal, sambung dia, yang penting Pemkot Bogor sudah cut and fill dan sudah ada pengerasan jalan. Dan yang penting akses untuk jalan masuk ke kantor pusat pemerintahan sudah terbuka.
“Nanti untuk betonnya kita anggarkan di tahun depan (tahun 2024),” singkat Rena Da Frina.
Editor: Hannan
Komentar