Termasuk Wali Kota Bandung Yana Mulyana, KPK Tetapkan 6 Orang Tersangka Kasus Suap Pengadaan CCTV dan ISP Program Bandung Smart City

RASIOO.id – KPK menetapkan enam orang termasuk Wali Kota Bandung, Yana Mulyana (YM) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan CCTV dan penyedia jasa ISP (internet service provider) untuk layanan digital program Bandung Smart City Tahun 2022-203.

Selain YM, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung Dadan Darmawan (DD) beserta Sekretaris Dishub Kota Bandung Khairul Rijal (KR) sebagai tersangka penerima suap.

Adapun tiga orang lainnya berasal dari 2 perusahaan penyedia jasa, yakni Benny (BN) Direktur PT Sarana Mitra Adiguna dan Andreas Guntoro (AG) Manajer perusahaan tersebut. Satu lagi, Sony Setiadi (SS) dari PT Citra Jelajah Informatika .

“KPK menetapkan enam orang tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu dini hari.

Baca Juga : Walkot Bandung Yana Mulyana Selesai Santuni Yatim Piatu sebelum Dicokok KPK, Dia Bilang Penghujung Ramadan Momen Tingkatkan Iman

Enam tersangka tersebut akan langsung ditahan masing-masing selama 20 hari ke depan. Terhitung sejak 15 April 2023 hingga 4 Mei 2023.

Adapun Yana ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih Jakarta. Dadang dan Khairul ditahan di Rutan KPK Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Mako Puspomal). Sementara, Benny, Sony, dan Andreas ditahan di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur.

Dalam perkara ini, Yana, Dadang, dan Khairul sebagai penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Adapun Benny, Sony, dan Andreas yang diduga sebagai pemberi diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.