RASIOO.id – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Adi Suwardi merespons keluhan staf desa soal dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD) tak kunjung cair.
Adi meminta, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor yang membidangi hal itu, bergerak cepat (gercep), dan membangun komunikasi yang lebih baik.
“Menurut saya hanya tinggal pro aktif saja. Artinya, dari pemerintah daerah dalam hal ini, baik itu dinas pendapatan daerah maupun DPMD, bila perlu untuk silaturahmi ke kemendagri. Minta arahan, minta petunjuk agar tidak berlarut-larut,” papar dia
Baca Juga : BHPRD Tak Kunjung Cair Staf Desa di Bogor Sampai Ngadu ke Ridwan Kamil
Adi Suwardi juga meminta, DPMD memberikan kepastian waktu kepada pihak desa kapan BHPRD itu akan dicairkan. Agar, lanjut dia, kepala desa bisa menyampaikan hal itu kepada para stafnya.
“BHPRD memang harus dikomunikasikan dengan semua pihak, memberikan kejelasan karena memang desa-desa itu di bawah kordinasi DPMD gitu. Agar tidak terjadi kegelisahan di bawah,” jelas dia.
Ia meminta, kepala desa tidak sembarangan mencari alternatif membayar pegawainya dengan menggunakan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Selain itu, Adi Suwardi yang juga politisi Partai Gerindra meminta agar kondisi pemerintahan yang saat ini dijabat Plt bisa dimengerti.
“Jadi kita tidak harus bertentangan dengan aturan yang sebagaimana dimaklumin, Kabupaten Bogor kan masih plt, dia juga ga bisa leluasa dengan itu. Ya, memang semuanya harus bersabar juga,” kata Adi menambahkan.
“Jadi gini ya memang kita juga kalau misalkan solusi alternatif-alternatif atau pilihan yang harus dilakukan ya, karena kalau nanti berbenturan dengan hukum pun bahaya,” tegas dia.
Simak rasioo.id di GoogleNews
