RASIOO.id – Komisi II DPR RI meminta pemerintah Kabupaten Bogor untuk memperbanyak mal pelayanan publik demi memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
“Karena dia (Kabupaten Bogor) sebagai daerah yang besar sekali masyarakatnya jadi jangan sampai ini (kekurangan mal pelayanan publik) ke jumlah penduduk yang melega menjadi kemudorotan,” papar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal, Kamis 21 September 2023.
Terlebih, kata dia, memasuki bonus demografi yang dimana pelayanan publik akan kewalahan jika tidak dikuatkan UPT yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.
“Lantas, perlu kita hati-hati kalau bonus Demografi pecah mulai melahirkan jumlah penduduk yang terkesan meledak pada tahun 2035 atau 2037 atau 2025. Nah itu yang harus kita antisipasi,” papar dia.
Baca Juga : BPJS Kesehatan dan Pemkot Bogor MoU Tingkatkan Pelayanan Kesehatan
Kendati demikian, DPR RI hanya sebatas memberikan masukan dan evaluasi terhadap pemerintah Kabupaten Bogor. DPR RI tidak mendorong bantuan keuangan untuk membuat UPT-UPT tersebut.
“Untuk saat ini engga (mendorong bantuan keuangan di pusat). Ya kita (hanya) ingin melihat dari dekat bagaimana pelaksanaan pelayanan publik di sini, itu yang nantinya kita evaluasi,” tutup dia.
Simak rasioo.id di GoogleNews
Komentar