Pemerintah dan DPR Bakal Menghapus Tenaga Honorer dan Diganti PNS Paruh Waktu

RASIOO.id – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tengah berjibaku untuk menuntaskan dan menggodok RUU terkait perubahan atas UU nomor 5 tahun 2014. Pemerintah pusat bersama DPR RI kini sibuk menggodok rancangan UU tersebut, dengan membuka opsi baru bagi formasi ASN.

Di dalamnya ada opsi membuka formasi ASN baru yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) part time atau paruh waktu.

Baca Juga: DPR RI Setujui Dana Desa Naik dari Rp 1 M Jadi Rp 2 M Pertahun

Dengan begitu status ASN yang semula hanya terdiri dari dua unsur yakni PNS dan PPPK, bakal ditambah PPPK Paruh Waktu. Opsi ini dipersiapkan sebagai solusi dari pemerintah untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) atas penghapusan tenaga honorer yang bakal dilakukan pada 28 November 2023.

“Jika sebelumnya PPPK dulu hanya satu, sekarang ada dua, ada yang full time, ada yang paruh waktu,” kata Anggota Panja RUU ASN Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus yang dikutip dari detik, Senin, 10 Juli 2023.

PPPK Part Time, sambung dia, menjadi solusi supaya tidak ada kehilangan pekerjaan tenaga honorer dan menurunkan pendapatan mereka. Di sisi lain, dinilai tidak menambah beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai demi mengangkat 2,3 juta tenaga honorer hasil verifikasi pemerintah.

Sama seperti pekerja part time swasta, PPPK part time nantinya tidak bekerja paruh waktu seperti PNS dan PPPK full time. PPPK part tim bekerja berdasarkan waktu yang telah disepakati.

Baca Juga: Mantan Terpidana Korupsi Nyalon DPR RI di Dapil V Kabupaten Bogor

Selain mengatur ihwal PPPK Part Time, Guspardi Gaus menegaskan, secara garis besar RUU ASN juga mengatur penguatan kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

” Kita juga membahas tentang penguatan sistem merit, digitalisasi pelayanan publik, hingga perencanaan pengadaan ASN dengan memastikan keterlibatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Kementerian Keuangan,” beber Guspardi Gaus.

Menurut dia, sesuai dengan RPJMN pemerintah harus mengembangkan pariwisata, tentu ASN yang direkrut orang yang ahli di bidang itu, begitu juga masalah guru, masalah kesehatan, tentu porsinya menjadi bagian penting dalam grand desain perencanaan penambahan rekrutmen para ASN itu.

Baca Juga: Kualitas Pendidikan Indonesia Rendah di Mata Dunia, Berapa Jumlah Sekolah di Indonesia?

“Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu tidak terlalu lama. Diharapkan RUU ASN ini tinggal menunggu waktu pengesahan pada masa sidang rapat paripurna terdekat,” tutup Guspardi Gaus.

Lihat Komentar