Carut Marut Dana BOS di Bogor yang Jadi Temuan BPK, Penggelembungan Harga ATK Hingga Praktik Pungli

RASIOO.id – Carut marut penggunaan Dana BOS di Kabupaten Bogor kembali mencoreng dunia pendidikan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat, menemukan adanya penyalahgunaan dana dalam belanja Alat Tulis Kantor (ATK) hingga praktik pungutan liar terhadap ratusan sekolah dasar negeri dan swasta di daerah berjuluk Tegar Beriman tersebut.

Informasi yang dihimpun rasioo.id, praktik culas yang menggerus kualitas pendidikan itu terjadi di 129 sekolah dasar. Ratusan Kepala Sekolah yang menjadi penanggung jawab penggunanan Dana BOS melakukan penggelembungan harga terhadap belanja alat tulis kantor.

Tidak hanya itu, praktik mengarah perbuatan korupsi itu, juga dilakukan dengan cara memotong gaji guru honor yang sumber pembiayaannya dari dana bantuan tersebut.

“Pembayaran gaji guru honor ditransfer ke rekening masing-masing guru tetapi setelah ditransfer mereka harus mengembalikan hampir separuhnya,” kata sumber rasioo.id, Kamis 20 Juni 2024.

Baca Juga: Gawat Disdik Bogor, BPK Sinyalir Dana BOS 2023 Disalahgunakan

Menindaklanjuti temuan BPK RI Perewakilan Jawa Barat tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bogor Bambang Tawekal menerangkan, temuan BPK RI ini dominan terjadi di tingkat Sekolah Dasar (SD). Dengan total 129 sekolah.

“(Dominan terjadi) di SD. Jumlah sekolah kita, SD aja termasuk swasta. SD itu ada 1.886. Negerinya 1.537,” kata Bambang, kepada wartawan, Kamis 20 Juni 2024.

Kepada ratusan kepala sekolah itu, lanjut dia, Dinas Pendidikan telah mengeluarkan instruksi agar anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diduga disalahgunakan dapat segera dikembalikan.

“(Dikembalikan) secepatnya, Kita ingin yang bersangkutan mengembalikan secepatnya,” tegasnya.

Menurut Bambang, satuan sekolah yang membuat negara berpotensi mengalami kerugian berada di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Namun, Bambang enggan merinci sekolah mana saja yang penggunaan Dana BOS nya tidak sesuai.

Adapun menurut laporan hasil pemeriksaan BPK, penggunaan Dana BOS di 129 sekolah ini berpotensi merugikan negara karena tidak sesuai dalam pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK).

Selain itu, BPK RI perwakilan Jawa Barat juga mensinyalir adanya dugaan pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan. Atas temuan BPK itu, Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Asmawa Tosepu mengumpulkan ratusan kepala sekolah.

Kepala Sekolah (Kepsek) yang dikumpulkan oleh Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu adalah satuan sekolah yang berada di bawah Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor.

“(Melakukan) Investigasi untuk memastikan bahwa apakah (temuan) itu hanya di 129 sekolah, atau 1.886 sekolah,” ungkap Asmawa, Rabu 12 Juni 2024.

Tercatat, dari Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) tahun anggaran 2023, Dinas Pendidikan (Disdik) merupakan perangkat daerah di lingkup Pemkab Bogor yang paling banyak mendapatkan catatan BPK RI.

Salah satu yang menjadi catatan BPK RI yaitu perilaku pungutan liar atau pungli di lingkungan sekolah.

“Salah satu temuannya adalah itu (pungli), makanya saya pimpin tim untuk memastikan selama 60 hari itu terjadi tindak lanjut dari LHP itu,” ujarnya.

 

 

 

Simak rasioo.id di Google News

Lihat Komentar