RASIOO.id – Di tengah hiruk-pikuk Pilkada 2024, Eko Supriatno, akademisi dari Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten, mengajak pemilih lebih kritis dalam mengevaluasi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Baginya, cara paling efektif untuk mengukur keseriusan para calon adalah dengan melihat bagaimana mereka memperlakukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“APBD adalah cermin dari niat. Anggaran bukan sekadar angka, melainkan langkah nyata menuju janji,” ujar Eko. Dengan kata lain, APBD menjadi tolok ukur utama dalam melihat prioritas politik dan janji-janji yang dilontarkan selama kampanye.
Eko menegaskan bahwa APBD tidak hanya menjadi alat untuk mengatur keuangan daerah, tetapi juga menunjukkan arah kebijakan calon pemimpin dalam sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD menunjukkan niat dan tekad pemimpin. Jika anggaran pendidikan dan kesehatan naik, itu pertanda baik. Sebaliknya, jika belanja pegawai yang dominan, itu alarm buat kita semua,” katanya.
Untuk benar-benar memahami komitmen calon pemimpin, Eko menyarankan analisis mendalam terhadap APBD menggunakan pendekatan ilmiah. Analisis deskriptif, misalnya, bisa memperlihatkan perubahan alokasi dari tahun ke tahun, sementara analisis komparatif menunjukkan apakah janji kampanye sesuai dengan implementasi nyata.
“Jika ada janji reformasi kesehatan tapi anggarannya malah turun, itu tanda calon pemimpin mungkin hanya bicara tanpa aksi nyata,” tambahnya.
Baca Juga: Airin Rachmi Diany Bahas Wacana Pemekaran Wilayah di Banten
Ketimpangan Alokasi di APBD Banten 2024
Pada APBD Banten 2024, terdapat penekanan besar pada belanja pegawai, sementara sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan justru mendapatkan porsi yang lebih kecil. Menurut Eko, ini mencerminkan bahwa kebutuhan birokrasi lebih diutamakan daripada kesejahteraan masyarakat, sebuah tren yang perlu diwaspadai.
Ia juga menyoroti Nota Pengantar Gubernur terkait Raperda APBD 2025, yang menunjukkan anggaran sebesar Rp11,138 triliun dengan defisit Rp4,037 triliun. “Transparansi dalam pengelolaan anggaran, pajak, dan bea sangat penting. Jika tidak diawasi, ini bisa menjadi bom waktu bagi perekonomian daerah,” jelas Eko.
Kerena itu, Eko mengajak masyarakat Banten untuk tidak hanya fokus pada janji-janji kampanye, tetapi juga melihat dengan kritis bagaimana calon pemimpin berencana menggunakan APBD.
“Pilkada bukan cuma soal memilih siapa yang terlihat paling meyakinkan di panggung kampanye. Ini tentang menuntut transparansi dan akuntabilitas dari mereka yang terpilih nanti,” tegasnya.
Dengan harapan besar, Eko mengimbau agar anggaran digunakan seefektif mungkin untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kita semua ingin kualitas hidup yang lebih baik. Dan salah satu cara mewujudkannya adalah memastikan anggaran publik benar-benar digunakan dengan bijak,” tutupnya.
Simak rasioo.id di Google News
