Komisi IV DPRD Bogor Dampingi Disdik dan BKPSDM Bahas Penambahan Kuota P3K di Kemendikbud

RASIOO.id – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi, bersama jajaran Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), melakukan pertemuan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas penambahan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di sektor pendidikan.

Ridwan menyampaikan bahwa kebutuhan tenaga kependidikan di Kabupaten Bogor sangat mendesak, dengan kuota P3K yang telah diajukan mencapai 2.303 formasi. “Kami mengkoordinasikan terkait kebutuhan P3K tenaga kependidikan yang sudah diajukan ke KemenPANRB dengan kuota sebanyak 2.303,” ujar Ridwan pada Jumat, 27 September 2024.

Salah satu fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah kekurangan tenaga administrasi di sekolah-sekolah. Ridwan menekankan bahwa persoalan ini akan menjadi perhatian serius bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Kekurangan tenaga teknis di sekolah, khususnya tenaga administrasi (TU), menjadi salah satu prioritas kami. Ke depannya, kami akan segera mengajukan penambahan tenaga TU untuk dimasukkan dalam formasi P3K,” jelasnya.

Baca Juga: 1.057 Pelamar CPNS Kabupaten Bogor Gagal Lolos Seleksi Administrasi

Selain membahas kebutuhan P3K, Ridwan juga mengungkapkan keluhan dari para guru honorer yang meminta penghapusan ujian seleksi P3K bagi guru yang sudah lama mengabdi. Namun, menurut Kemendikbud, ujian seleksi tersebut merupakan aturan yang harus dipatuhi untuk memastikan kualitas tenaga pendidik.

“Kemendikbud menyatakan bahwa ujian ini tidak bisa dihapus karena berfungsi sebagai alat ukur kualitas. Namun, saya yakin guru-guru yang sudah lama mengajar pasti akan lolos seleksi P3K,” tambah Ridwan optimis.

Ridwan juga menyoroti beban anggaran pemerintah daerah yang saat ini sudah melebihi 30 persen untuk belanja pegawai. Meski begitu, ia berharap langkah ini bisa memberikan dampak positif bagi kesejahteraan para guru honorer.

“Meskipun beban belanja pegawai kita sudah melebihi 30 persen, saya berharap ikhtiar kita untuk meningkatkan kesejahteraan guru dapat menemukan jalan keluar tanpa mengorbankan alokasi belanja lainnya,” pungkasnya.

Dengan demikian, diharapkan penambahan kuota P3K ini dapat membantu mengatasi kekurangan tenaga pendidik dan administrasi di Kabupaten Bogor, serta memberikan kepastian kesejahteraan bagi guru honorer.

 

 

 

Simak rasioo.id di Google News

Lihat Komentar