RASIOO.id – Ratusan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bogor menjadi sorotan publik setelah diketahui melakukan perjalanan ke Bali dengan menggunakan anggaran dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD), yang merupakan dana dari pajak masyarakat.
Namun, pimpinan DPRD Kabupaten Bogor tampaknya tidak banyak memberikan kritik tajam terkait polemik ini. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim, meminta masyarakat untuk lebih aktif mencari informasi mengenai latar belakang perjalanan tersebut sebelum menarik kesimpulan.
“Mangga di cek ke DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), kan berangkatnya dari sana. Kita sebagai masyarakat juga harus melihat dari sisi kelayakan dan kepantasan. Jadi cek saja dulu dari semua sisi,” ujar Agus pada Kamis, 5 Desember 2024.
Agus menegaskan bahwa dirinya tidak ingin terlalu cepat menghakimi tindakan para Kades maupun Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi). Menurutnya, penting untuk mengetahui tujuan dari perjalanan tersebut sebelum memberikan penilaian.
“Apakah itu uang pribadi atau bukan, ini juga soal kepantasan. Jadi kita lihat dulu. Kami tidak akan langsung menghakimi sampai jelas asal dan tujuan anggarannya. Kalau memang programnya benar, kami juga tidak akan menolak,” jelasnya.
Masyarakat Diminta Memantau
Agus juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi terkait penggunaan dana desa ini. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas perlu dijaga, terlebih jika dana yang digunakan berasal dari pajak masyarakat.
Perjalanan para Kades ini memicu reaksi publik karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan dana yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Hingga kini, DPRD Kabupaten Bogor belum memberikan keputusan atau tindakan tegas terkait isu tersebut.
DPMD diharapkan segera memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait perjalanan ini, termasuk memastikan apakah penggunaan dana tersebut telah sesuai aturan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
Komentar