RASIOO.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah mengajukan lima lokasi untuk dijadikan Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial (Kemensos).
Langkah ini bertujuan untuk mendukung Program Sekolah Gratis yang digagas Pemprov Banten dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah tersebut.
Gubernur Banten, Andra Soni, mengungkapkan hal ini usai menghadiri Dialog Pilar-pilar Sosial di Provinsi Banten bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, pada Kamis, 20 Maret 2025.
“Saya sudah mengajukan lima titik, dan tadi Pemkab Lebak juga menambahkan satu lokasi dengan luas lahan 10 hektare,” ujar Andra Soni.
Ia menjelaskan bahwa Pemprov Banten mengusulkan dua pola dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. Pertama, dengan mendorong pembangunan unit sekolah baru oleh Kemensos.
Kedua, dengan memanfaatkan sekolah-sekolah yang sudah ada di Provinsi Banten.
“Intinya, kami berpihak kepada warga miskin agar kemiskinan di Banten dapat berkurang. Kami berupaya agar tidak ada lagi kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten,” katanya.
Program Sekolah Rakyat ini selaras dengan Program Sekolah Gratis yang menjadi salah satu prioritas Pemprov Banten.
Program tersebut mencakup pendidikan gratis bagi siswa SMA, SMK, SKh, serta Madrasah Aliyah negeri dan swasta.
“Sekolah gratis ini bertujuan agar anak-anak dari keluarga miskin tetap bisa mengenyam pendidikan. Kemensos memiliki program Sekolah Rakyat, sementara Pemprov Banten menjalankan program Sekolah Gratis,” jelas Andra Soni.
Sementara itu, Mensos Saifullah Yusuf berharap setiap kabupaten/kota di Banten dapat memiliki minimal satu Sekolah Rakyat.
“Kami targetkan, jika memungkinkan, realisasinya dimulai tahun ini. Jika tidak, akan dilakukan pada tahap kedua tahun depan. Kita lihat saja mana yang paling memungkinkan. Jika dalam tiga bulan ke depan ada satu atau dua lokasi di Banten yang siap, kami akan mulai pembangunan,” tuturnya.
Simak rasioo.id di Google News
