RASIOO.id – Program Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang digulirkan Pemerintah Provinsi Banten menunjukkan hasil positif dalam dua hari pertama pelaksanaannya. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat, total realisasi penerimaan PKB mencapai Rp32 miliar hingga hari kedua.
Pada hari pertama, realisasi mencapai Rp15 miliar dan meningkat menjadi Rp17 miliar di hari kedua. Lonjakan ini dinilai sebagai indikasi kuat bahwa program tersebut disambut baik oleh masyarakat.
Gubernur Banten, Andra Soni, mengapresiasi tingginya partisipasi warga dalam memanfaatkan program relaksasi pajak tersebut.
“Partisipasi aktif warga membuktikan kesadaran kolektif akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah,” ujar Andra pada Sabtu, 12 April 2025.
Ia menegaskan komitmen Pemprov Banten untuk terus meningkatkan kualitas layanan perpajakan, termasuk memberi apresiasi kepada wajib pajak yang taat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah, mendorong transparansi dalam pelayanan publik. Saat meninjau UPT Samsat, ia menginstruksikan penghapusan praktik calo dan pungutan liar.
“Ini bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” tegasnya.
Dimyati juga meminta agar petugas memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan ibu dengan balita, dengan menyediakan loket layanan khusus.
Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Banten, Deden Apriandhi, menyatakan optimisme terhadap keberlanjutan program yang akan berlangsung hingga 30 Juni 2025.
“Antusiasme masyarakat kami harapkan terus terjaga hingga akhir periode program,” kata Deden.
Baca Juga: Triwulan Pertama Lampaui Target, Bappenda Yakin Optimis Pendapatan Pajak Tahun 2025 Bisa Maksimal
Selain memberikan penghapusan denda tunggakan PKB, program ini juga menjadi strategi Pemprov Banten untuk memperkuat basis penerimaan daerah serta meningkatkan kesadaran pajak masyarakat secara berkelanjutan.
Simak rasioo.id di Google News
