RASIOO.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan langkah antisipatif menyusul ditetapkannya status Siaga Bencana Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Pemkab melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyiapkan anggaran Rp3,5 miliar untuk mengantisipasi potensi bencana hingga akhir 2025.
Kepala BPKAD Kabupaten Bogor, Achmad Wildan, menyampaikan bahwa dana tersebut dialokasikan melalui kas Biaya Tak Terduga (BTT). Hingga awal Desember 2025, serapan BTT telah mencapai Rp29,3 miliar.
“BTT sisanya masih ada sekitar Rp3,4 miliar,” ujar Achmad Wildan, Senin, 8 Desember 2025.
Selain itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) juga mencatat anggaran Bantuan Sosial (Bansos) Tidak Terencana mencapai Rp44,34 miliar pada tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp11,14 miliar digunakan untuk persiapan penanganan bencana di akhir tahun serta kebutuhan pengembalian pendapatan daerah.
Wildan menjelaskan, sisa BTT yang tidak digunakan akan dikembalikan ke kas daerah. Pada tahun ini, sekitar Rp9 miliar diproyeksikan masuk kembali ke dalam APBD 2026.
“Itu kan uangnya memang ada di kas daerah, tidak kemana-mana. Jadi Rp11 miliar itu, sekitar Rp9 miliar biasanya dipakai untuk pengembalian pendapatan dari Januari sampai akhir tahun. Lalu Rp3 miliar sisanya untuk berjaga-jaga jika terjadi bencana dalam tiga minggu ke depan,” jelasnya.
Memasuki tahun anggaran 2026, Pemkab Bogor kembali memperkuat kesiapsiagaan kebencanaan dengan mengalokasikan Rp50 miliar untuk BTT. Selain itu, sebesar Rp30 miliar disiapkan untuk program bantuan sosial tidak terencana.
“Untuk tahun 2026 baru kita alokasikan Rp50 miliar, pertimbangannya untuk kebutuhan tanggap darurat. Sekitar Rp30 miliar sisanya untuk bansos tidak terencana,” tutup Wildan.
Dengan penguatan anggaran tersebut, Pemkab Bogor berharap dapat meningkatkan respons cepat dan efektif terhadap potensi bencana yang mungkin terjadi di wilayahnya.
Simak rasioo.id di Google News
Komentar