RASIOO.id – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan komitmennya untuk mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara profesional dengan orientasi pada peningkatan keuntungan sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) gabungan empat BUMD Pemerintah Kabupaten Bogor yang digelar di Hotel Horison Sayaga, Cibinong, Rabu, 25 Februari 2026.
Rapat tersebut turut dihadiri secara virtual Kepala Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat, para komisaris, direksi, dan pemegang saham, perwakilan Bank BJB Provinsi Jawa Barat, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor.
Dalam forum tersebut, Rudy menekankan pentingnya sinergi, evaluasi menyeluruh, serta penyamaan visi antara pemerintah daerah dan jajaran komisaris maupun direksi.
Ia menyatakan BUMD harus menjadi lokomotif pembangunan daerah, bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan.
“Keuntungan pemerintah bukan hanya soal dividen, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat. BUMD harus untung dan harus berdampak,” tegasnya.
Rudy memastikan pengelolaan BUMD di bawah kepemimpinannya tidak akan diwarnai kepentingan politik.
Evaluasi terhadap jabatan komisaris dan direksi, lanjutnya, dilakukan secara objektif berdasarkan kinerja.
Menurut Rudy, pejabat yang masa jabatannya telah berakhir tetap berpeluang diperpanjang apabila menunjukkan capaian positif.
Sementara itu, posisi yang kosong akan segera diisi melalui mekanisme Panitia Seleksi (Pansel).
“Bisnis itu butuh kepercayaan dan kebersamaan. Kita tidak mencari kesalahan, tapi membenahi bersama,” ujarnya.
Ia menargetkan mulai 2026 tren keuntungan seluruh BUMD meningkat signifikan. Tahun 2025 disebutnya menjadi fondasi awal yang baik karena seluruh BUMD tercatat tidak mengalami kerugian.
Sejumlah langkah strategis pun disiapkan, di antaranya penguatan sektor pariwisata dan layanan haji melalui pengembangan hotel, serta optimalisasi potensi pelatihan perangkat daerah sebagai pasar internal.
Selain itu, sektor perbankan daerah didorong lebih agresif dalam mengambil peluang, termasuk pembiayaan perumahan bagi ASN dan PPPK dengan skema yang terjangkau.
“Dalam rangka memperkuat tata kelola, Pemerintah Kabupaten Bogor juga akan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit menyeluruh,” beber Rudy.
Rudy menegaskan langkah tersebut bertujuan memastikan transparansi dan perbaikan sistem manajemen.
“Kita ingin melihat secara utuh. Kalau ada kekurangan, kita perbaiki bersama,” katanya.
Rudy berharap seluruh jajaran BUMD memiliki pola pikir yang sama dalam membangun perusahaan daerah.
Ia mengajak seluruh pihak meninggalkan perbedaan dan fokus pada penguatan bisnis agar BUMD semakin sehat, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.
Komentar