RASIOO.id – Memasuki satu tahun kepemimpinan di Kota Bogor, dinamika politik antara Dedie A. Rachim dan wakilnya Jenal Mutaqin disebut-sebut mulai memanas.
Isu “panas dingin” hubungan keduanya mencuat seiring meningkatnya popularitas dan elektabilitas sang wakil yang dinilai lebih menonjol di mata publik.
Padahal di Februari 2026 itu, pasangan kepala daerah tersebut genap satu tahun memimpin Kota Bogor.
Namun, sejumlah kalangan menilai sorotan publik justru lebih banyak tertuju kepada Jenal Mutaqin karena sejumlah gebrakan yang dianggap pro rakyat.
Beberapa aksi yang mendapat perhatian masyarakat antara lain:
Mengaspal jalan berlubang menggunakan dana pribadi
Turun langsung membantu mengurai kemacetan di titik rawan
Intens menghadiri kegiatan masyarakat di berbagai wilayah
Aktivis Kota Bogor, Try Rahman Yusuf menilai kalahnya pamor Dedie A Rachim ini karena langkah-langkah seorang Jenal Mutaqin dinilai efektif membangun citra sebagai pemimpin yang responsif dan dekat dengan warga.
“Kalau sudah tidak bisa bersama, dan merasa tersaingi, harusnya berpisah saja alias CERAI,” cetus Try, Sabtu 28 Februari 2026.
Seharusnya, ini menjadi pembelajaran bagi semua untuk berlomba-lomba membahagian rakyat, bukan cuma cari popularitas saja.
“Saya lihat Kota Bogor ini minim prestasi sejak dipimpin Dedie, Bogor makin amburadul saja, kalau tidak bisa memimpin ya mundur saja jadi Walikota Bogor,” tegas dia.
Akibat perselisihan ini, diketahui Jenal Mutaqin pun menghilangkan akun media sosialnya dan juga sudah 1 minggu lebih tidak berkantor di Balaikota Bogor.
Apalagi, isu popularitas ini juga ikut menyeret-nyeret kaum emak-emak alias si Kanjeng Mamih yang tak mau suaminya kalah populis.
Selisih Kepuasan Publik
Isu menguat setelah beredarnya hasil survei salah satu lembaga publik yang menunjukkan adanya selisih tingkat kepuasan masyarakat yang cukup mencolok.
Hasil survei tersebut mencatat:
Tingkat kepuasan terhadap Dedie A. Rachim: 46,75 persen
Tingkat kepuasan terhadap Jenal Mutaqin: 51,75 persen
Selisih lima persen lebih itu dinilai cukup signifikan dalam peta politik lokal, terlebih keduanya merupakan satu paket kepemimpinan.
Sejumlah pengamat menilai, perbedaan gaya komunikasi dan pendekatan kepada masyarakat menjadi faktor utama yang memengaruhi persepsi publik.
Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi yang menunjukkan adanya konflik terbuka antara wali kota dan wakil wali kota. Pemerintah Kota Bogor juga tetap berjalan normal dalam menjalankan program-program prioritas.
Sejumlah pihak menilai dinamika seperti ini lazim terjadi dalam pemerintahan daerah, terutama ketika salah satu figur lebih dominan dalam sorotan publik.
Tantangannya adalah bagaimana keduanya tetap solid demi stabilitas pemerintahan dan keberlanjutan program pembangunan.
Memasuki tahun kedua kepemimpinan, publik tentu menantikan sinergi yang lebih kuat antara Dedie A. Rachim dan Jenal Mutaqin, agar persaingan persepsi tidak berubah menjadi friksi politik yang dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan di Kota Bogor.
Komentar