RASIOO.id – Kabar bersejarah bagi masyarakat Provinsi Banten. Untuk pertama kalinya, jamaah haji asal Banten akan berangkat melalui embarkasi sendiri di Asrama Haji Banten, Cipondoh, Kota Tangerang.
Momentum penting ini ditandai dengan konsolidasi perhajian dan umrah embarkasi Provinsi Banten yang digelar di Grand El Hajj, Kecamatan Cipondoh, Selasa 3 Maret 2026.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa kehadiran embarkasi Banten bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan simbol kemandirian dan kolaborasi lintas daerah.
“Selama ini warga Banten yang jumlahnya kurang lebih 9.000 jamaah selalu berangkat melalui Jakarta. Padahal bandaranya ada di wilayah Banten sendiri,” ujarnya.
Ia menyoroti ironi yang selama ini terjadi. Jamaah dari Cipondoh, Pinang, dan sekitarnya harus lebih dulu menuju Pondok Gede, Jakarta Timur, sebelum terbang dari Bandara Soekarno-Hatta yang secara administratif berada di Banten.
“Ini mimpi lama wali kota-wali kota di Banten agar punya embarkasi sendiri,” tegasnya.
Hasil Gotong Royong Daerah
Embarkasi Banten berdiri melalui kolaborasi pemerintah daerah. Pemerintah Kota Tangerang menghibahkan lahan, Pemerintah Provinsi Banten mendukung infrastruktur jalan dan rencana pembangunan masjid, sementara kabupaten/kota lainnya turut berkontribusi sesuai kewenangan.
Sejak 2024, jamaah Banten telah mulai diberangkatkan melalui embarkasi sendiri. Dengan keberangkatan dari Asrama Haji Banten, waktu tempuh persiapan bisa dipangkas 4 hingga 6 jam, memberikan waktu istirahat lebih bagi jamaah, khususnya lansia dan kelompok risiko tinggi.
Berdasarkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 69 Tahun 2025, Asrama Haji Banten resmi ditetapkan sebagai embarkasi dan debarkasi haji Provinsi Banten.
Fasilitas Terus Disempurnakan
Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Banten, Samsudin, memaparkan pembangunan asrama dimulai sejak 2021. Kini total daya tampung mencapai 864 jamaah atau dua kelompok terbang (kloter).
Meski demikian, masih ada kekurangan fasilitas, seperti belum tersedianya masjid permanen dan pengerasan lahan parkir yang belum tuntas. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menghibahkan Rp22 miliar untuk pengerasan parkir, sementara Pemprov Banten berkomitmen mengalokasikan Rp15 miliar untuk pembangunan masjid pada 2027.
Tercatat, jumlah jamaah haji Banten pada 2025 sebanyak 9.358 orang dan 2026 direncanakan 8.995 orang. Sementara jamaah umrah terus meningkat signifikan setiap tahun.
Soroti Eskalasi Timur Tengah
Dalam kesempatan itu, Dahnil juga menyinggung eskalasi situasi di Timur Tengah yang berdampak pada perjalanan umrah. Saat ini terdapat 58.867 jamaah umrah Indonesia di Tanah Suci, dengan lebih dari 7.500 telah kembali sesuai jadwal.
Pemerintah mengimbau jamaah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda perjalanan demi keselamatan. Hingga April, sekitar 48.000 jamaah dijadwalkan berangkat melalui PPIU, dan jika ditambah jamaah mandiri jumlahnya bisa mencapai 59.000 orang.
“Kita tidak tahu eskalasi ke depan seperti apa. Imbauan ini demi keselamatan,” katanya.
Maskapai seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudia disebut telah menyiapkan skema penerbangan alternatif serta opsi lebih ekonomis bagi jamaah terdampak refund. Kementerian Luar Negeri juga berkoordinasi untuk mengantisipasi kemungkinan evakuasi WNI.
Tegaskan Zero Tolerance dan Lawan “Kartel Haji”
Di luar aspek teknis, Dahnil menyampaikan sikap tegas terkait tata kelola haji. Ia mengakui masih adanya praktik yang disebutnya sebagai “kartel haji” dalam penyelenggaraan.
“Praktik itu masif. Ada status quo yang tidak mau perhajian kita dikelola bersih dan profesional,” ujarnya.
Ia menegaskan Presiden menginginkan Kementerian Haji dan Umrah menjadi wajah integritas. Dengan antrean haji nasional mencapai sekitar 5,7 juta orang, menurutnya satu kesalahan kecil saja bisa berdampak luas.
“Kita harus zero tolerance terhadap kesalahan. Ini pertaruhan kepercayaan publik,” tegasnya.
Dengan embarkasi sendiri, Banten kini memasuki babak baru dalam sejarah perhajian. Di tengah tantangan global dan dinamika geopolitik, pemerintah berupaya memastikan pelayanan haji tetap aman, transparan, dan profesional bagi jutaan umat.
Komentar