RASIOO.id – Proses seleksi terbuka (open bidding) untuk pengisian lima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) eselon II.b di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan kini memasuki tahap krusial. Namun, di tengah proses tersebut, sorotan tajam datang dari kalangan pemuda.
Ketua DPD KNPI Kota Tangerang Selatan, Sopian Hadi Permana, mengingatkan agar proses seleksi tidak sekadar menjadi formalitas belaka, apalagi sampai dimanfaatkan sebagai ajang “titipan jabatan”.
“Open bidding ini jangan hanya menjadi panggung formalitas untuk mengesahkan nama-nama yang sudah dikondisikan. Kalau itu terjadi, semangat meritokrasi hanya akan jadi slogan kosong,” tegas Sopian dalam keterangannya, Rabu 26 Maret 2026.
Diketahui, dari sekitar 50 pendaftar awal, sebanyak 25 kandidat telah lolos seleksi administrasi dan kini melaju ke tahap penilaian rekam jejak serta pemeriksaan kesehatan oleh panitia seleksi (pansel). Mereka akan bersaing memperebutkan lima posisi strategis, yakni Kepala Dispora, Kepala BKAD, Kepala Satpol PP, Kepala Disperindag, serta Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
Sopian menegaskan, jabatan yang diperebutkan bukan posisi biasa. Peran strategisnya sangat menentukan arah kebijakan hingga kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan.
“Kalau yang terpilih bukan berdasarkan kapasitas dan rekam jejak, tapi karena kedekatan atau kepentingan tertentu, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Ini yang harus dicegah sejak awal,” ujarnya.
Ia juga mendesak agar proses seleksi dilakukan secara transparan dan terbuka, termasuk dalam aspek penilaian rekam jejak para kandidat.
“Publik berhak tahu siapa yang punya integritas dan siapa yang punya catatan masalah. Jangan sampai kandidat bermasalah justru lolos karena faktor non-teknis,” katanya.
Lebih jauh, Sopian menekankan pentingnya keberanian kepala daerah dalam menentukan pilihan akhir tanpa intervensi politik.
“Keputusan akhir harus berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan kompromi politik. Tangsel butuh birokrat yang berani, bersih, dan punya visi, bukan sekadar loyal,” tambahnya.
KNPI Tangsel pun mengajak masyarakat untuk ikut mengawal jalannya proses seleksi sebagai bentuk kontrol publik agar tetap berjalan sesuai prinsip meritokrasi.
“Kalau masyarakat diam, ruang kompromi akan semakin besar. Ini momentum bersama untuk memastikan birokrasi diisi oleh orang-orang terbaik,” tutupnya.
Di tengah ketatnya persaingan, publik kini menaruh harapan besar agar open bidding ini benar-benar melahirkan pejabat profesional dan berintegritas, bukan sekadar mengulang praktik lama yang sarat kepentingan.
Komentar