RASIOO.id – Polemik tarif parkir di RSUD Cibinong atau RSUD Bakti Pajajaran mendadak viral di media sosial. Sejumlah pengunjung mengeluhkan dugaan pungutan parkir yang dinilai tidak wajar, hingga memicu gelombang reaksi dari warganet.
Kejadian ini mencuat setelah akun Instagram @sahatj0607 mengunggah video yang memperlihatkan proses pembayaran parkir di area rumah sakit. Dalam rekaman tersebut, diduga terdapat ketidaksesuaian tarif yang diminta oleh petugas parkir resmi.
Pengunggah video menyebut, kejadian tersebut bukan hanya dialami sekali. Ia mengaku telah beberapa kali merasakan hal serupa, hingga akhirnya memutuskan untuk merekam sebagai bentuk bukti.
“Ini bukan sekali dua kali, sudah sering,” tulisnya dalam unggahan yang kemudian ramai diperbincangkan.
Tak butuh waktu lama, kolom komentar pun dipenuhi keluhan serupa dari warga lain. Banyak di antara mereka mengaku pernah mengalami hal yang sama saat parkir di RSUD tersebut. Fenomena ini pun memperkuat dugaan adanya persoalan sistemik dalam pengelolaan parkir.
Namun, di tengah ramainya kritik publik, respons yang diberikan pihak RSUD justru menuai tanda tanya. Humas RSUD Bakti Pajajaran, Miftah, tidak memberikan penjelasan langsung terkait keluhan tersebut. Ia hanya mengirimkan tautan video klarifikasi dari pihak pengelola parkir, yakni PT Baraya.
“Berikut saya kirimkan link klarifikasi pihak PT Baraya secara langsung,” ujarnya kepada Rasioo.id, Jumat 3 April 2026.
Tak hanya itu, Miftah juga membagikan tautan tulisan dari salah satu media, alih-alih memberikan penjelasan resmi sebagai representasi pihak rumah sakit.
Yang lebih menjadi sorotan, akun Instagram resmi RSUD Cibinong diketahui membatasi kolom komentar di tengah ramainya kritik publik. Langkah ini justru memicu kekecewaan warganet yang berharap adanya keterbukaan dan klarifikasi langsung dari pihak rumah sakit.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak RSUD Bakti Pajajaran belum memberikan penjelasan lebih lanjut, termasuk alasan di balik pembatasan komentar tersebut.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik, sekaligus menjadi ujian transparansi bagi pengelolaan layanan publik, khususnya di sektor kesehatan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Komentar