RASIOO.id – Hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum kembali menjadi sorotan di tengah munculnya berbagai aksi penyampaian aspirasi masyarakat di sejumlah daerah.
Kebebasan menyampaikan pendapat sendiri telah dijamin dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui aturan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3), disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan damai.
Selain itu, hak tersebut juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Aturan ini mengatur tata cara penyampaian pendapat, baik melalui aksi unjuk rasa, mimbar bebas, pawai, rapat umum, hingga penyampaian aspirasi melalui tulisan atau media lainnya.
Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pikiran secara bebas dan bertanggung jawab, sepanjang tetap menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban umum, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Masyarakat juga diimbau untuk tetap mengedepankan etika, dialog, dan mekanisme hukum dalam menyampaikan aspirasi agar situasi tetap kondusif dan tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Orang yang menghalang-halangi penyampaian pendapat di muka umum (seperti demonstrasi/unjuk rasa yang sah) dapat dijerat hukum pidana, terutama berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Berikut rincian pasal dan ancamannya:
Pasal 18 UU No. 9 Tahun 1998: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan UU ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.
Kondisi yang Berlaku: Pasal ini berlaku jika penyampaian pendapat dilakukan sesuai aturan, seperti mematuhi tempat dan memberikan pemberitahuan sebelumnya.
Selain itu, tindakan menghalangi tersebut jika disertai kekerasan, perusakan, atau ancaman, dapat dijerat pasal-pasal lain dalam KUHP terkait perbuatan tidak menyenangkan atau kekerasan.
Komentar