RASIOO.id – Pemerintah Kabupaten Bogor semakin serius memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen itu terlihat saat Bupati Bogor, Rudy Susmanto menggelar rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi di Aula Soekarno-Hatta, Kantor Inspektorat Kabupaten Bogor, Selasa 12 Mei 2026.
Rakor tersebut dihadiri langsung Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama bersama jajaran. Turut mendampingi Bupati Bogor yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika dan Inspektur Kabupaten Bogor Arif Rahman.
Pertemuan strategis ini membahas berbagai langkah penguatan reformasi birokrasi, pengawasan internal, pengelolaan aset dan keuangan daerah, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik demi mendukung pembangunan Kabupaten Bogor yang berkelanjutan.
Dalam arahannya, Rudy Susmanto menegaskan bahwa tantangan pembangunan di Kabupaten Bogor membutuhkan tata kelola pemerintahan yang kuat dan profesional. Karena itu, sinergi dengan KPK dinilai sangat penting agar setiap kebijakan berjalan sesuai aturan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami terus melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan, memperkuat pengawasan internal, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional,” ujar Rudy.
Menurutnya, budaya kerja yang mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi fondasi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Sinergi dan pengawasan menjadi hal penting agar setiap program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran, efektif, dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat sistem pengawasan pemerintahan.
Ia menilai, penguatan perencanaan, pengawasan internal, serta koordinasi antar perangkat daerah menjadi kunci penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami berharap sinergi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan KPK dapat terus diperkuat sehingga seluruh program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan terhindar dari potensi permasalahan hukum,” ungkap Bahtiar.
Rakor tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor ingin memastikan pembangunan berjalan dengan pengawasan yang ketat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan daerah.
Komentar