RASIOO.id – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mendesak pemerintah daerah segera mempercepat proses perizinan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang mencapai Rp3 triliun.
Menurut Sastra, kondisi defisit yang cukup besar tidak bisa diatasi dengan cara biasa. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta melakukan berbagai inovasi, terutama dalam mempercepat pelayanan perizinan yang selama ini dinilai menjadi salah satu hambatan utama masuknya investasi ke Kabupaten Bogor.
“Di tengah kondisi defisit yang cukup besar, SKPD harus melakukan inovasi agar pendapatan daerah bisa meningkat,” ujar Sastra.
Ia mengungkapkan, persoalan perizinan menjadi salah satu keluhan yang paling sering diterima DPRD dari masyarakat maupun para pelaku usaha. Mulai dari izin usaha, pembangunan rumah, hingga berbagai jenis perizinan lainnya dinilai masih berbelit-belit dan memerlukan waktu yang terlalu lama.
“Keluhan masyarakat paling banyak terkait pengurusan izin, baik izin usaha, izin rumah, maupun izin lainnya. Prosesnya masih cukup rumit,” katanya.
Sastra menjelaskan, tidak sedikit investor yang mengaku telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi, termasuk melengkapi berbagai revisi yang diminta oleh dinas terkait. Namun, izin yang diajukan tak kunjung diterbitkan, bahkan dalam beberapa kasus harus menunggu hingga satu sampai dua tahun.
Menurutnya, lambatnya proses perizinan menjadi penghambat masuknya investasi baru ke Kabupaten Bogor. Padahal, investasi memiliki efek berantai yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menilai, semakin cepat investasi terealisasi, semakin besar pula peluang terciptanya lapangan kerja, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, hingga bertambahnya pendapatan daerah melalui berbagai sektor.
“Kalau investasi cepat berjalan, usaha akan terbuka, tenaga kerja terserap, ekonomi bergerak, dan pendapatan daerah juga ikut meningkat,” tegasnya.
Sastra berharap percepatan pelayanan perizinan dapat menjadi salah satu solusi konkret untuk mengatasi defisit APBD 2026, sekaligus memperkuat iklim investasi di Kabupaten Bogor sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan.
Komentar